Bahasa Kita – Cicilan rumah menjadi fokus kebijakan Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan buruh, dengan menawarkan skema kepemilikan rumah hingga tenor 40 tahun dan bunga rendah.
Kebijakan ini disampaikan langsung saat peringatan May Day 2026 di kawasan Monas. Presiden Prabowo menyoroti beban biaya kontrak yang selama ini menggerus penghasilan pekerja.
Ia menyebut sebagian besar pendapatan buruh habis untuk biaya sewa tempat tinggal. Kondisi ini dinilai menghambat kepemilikan aset jangka panjang.
Bagaimana Skema Cicilan Rumah yang Ditawarkan Presiden Prabowo?
Presiden Prabowo menawarkan sistem cicilan fleksibel dengan tenor panjang, mulai dari 20 hingga 40 tahun. Skema ini disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing pekerja.
“Yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi, itu untuk cicil rumah sendiri,” ujarnya.
Dalam praktiknya, alokasi penghasilan yang sebelumnya digunakan untuk kontrak akan dialihkan menjadi cicilan rumah.
Tenor yang panjang diharapkan mampu menekan besaran cicilan bulanan agar tetap terjangkau.
Fleksibilitas Tenor hingga 40 Tahun
Prabowo menjelaskan bahwa jika cicilan belum lunas dalam 20 atau 25 tahun, maka tenor dapat diperpanjang hingga 30 bahkan 40 tahun.
Kebijakan ini dirancang agar tidak membebani pekerja dengan cicilan tinggi dalam jangka pendek.
Dengan kata lain, sistem ini mengutamakan keberlanjutan pembayaran dibanding percepatan pelunasan.
Target Pembangunan 1 Juta Hunian untuk Buruh
Selain skema pembiayaan, pemerintah juga menargetkan pembangunan 1 juta unit rumah bagi pekerja pada 2026.
Hunian tersebut akan dibangun dalam bentuk klaster yang berdekatan dengan kawasan industri.
Dalam konteks ini, lokasi perumahan menjadi faktor penting untuk mengurangi biaya transportasi dan waktu tempuh pekerja.
Langkah ini juga diharapkan meningkatkan efisiensi aktivitas harian buruh.
Peran Perbankan dalam Program Cicilan Rumah
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menggandeng bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar suku bunga kredit ditekan hingga maksimal sekitar 5% per tahun.
“Kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” katanya.
Kebijakan ini diarahkan untuk menggantikan praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani masyarakat kecil.
Dalam praktiknya, suku bunga rendah menjadi faktor kunci dalam menjaga keterjangkauan cicilan.
Kebijakan Tambahan untuk Kesejahteraan Buruh
Di luar program perumahan, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan lain yang menyasar pekerja.
Beberapa di antaranya meliputi kenaikan upah minimum serta pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dan kurir.
Selain itu, pemerintah juga memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Tak hanya itu, diskon 50% diberikan untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di berbagai sektor.