Pemerintah mempercepat proyek strategis transportasi di Jawa dan Sumatra pada 2026. Fokus utama meliputi penyelesaian jalan tol, perluasan jaringan kereta api, serta penguatan konektivitas logistik antarwilayah.
Jakarta, 28 Oktober 2026 — Pemerintah menempatkan proyek strategis transportasi Jawa dan Sumatra sebagai prioritas nasional tahun 2026. Langkah tersebut mencakup penyelesaian sejumlah ruas jalan tol baru, reaktivasi jalur kereta api, serta pengembangan jaringan perkeretaapian Trans Sumatra yang menghubungkan wilayah utara hingga selatan Pulau Sumatra.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pemerintah telah menetapkan 219 Proyek Strategis Nasional untuk 2026. Sebagian proyek tersebut berada pada sektor transportasi, energi, dan bendungan, dengan perluasan jaringan kereta api nasional menjadi salah satu program prioritas kluster infrastruktur.
Jalan Tol Jawa dan Sumatra Dikebut
Di Pulau Jawa, pembangunan jalan tol tetap menjadi bagian penting dari penguatan mobilitas antarkota. Pemerintah menargetkan sejumlah ruas baru mulai beroperasi pada 2026, termasuk Tol Serang-Panimbang dan Tol Yogyakarta-Bawen.
Tol Serang-Panimbang membentang sepanjang 41,63 kilometer. Ruas tersebut mencakup Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 kilometer serta Seksi 3.1 Cileles-Panimbang Fase 1 sepanjang 17,46 kilometer.
Sementara itu, Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 15,10 kilometer terdiri atas Seksi 1 JC Sleman-Banyurejo sepanjang 8,80 kilometer dan Seksi 6 Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 kilometer. Ruas ini diharapkan memangkas waktu tempuh perjalanan antara Yogyakarta, Semarang, dan wilayah Jawa Tengah.
Di Sumatra, pemerintah juga menyiapkan ruas tol fungsional untuk mendukung pergerakan logistik dan penumpang. Pada momen arus mudik Idulfitri 2026, pemerintah menyiapkan sepuluh ruas tol fungsional sepanjang 291,13 kilometer. Rinciannya mencakup tiga ruas di Sumatra sepanjang 90,73 kilometer dan enam ruas di Jawa sepanjang 148,03 kilometer.
Akses menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan BBJ, dan Pelabuhan Ciwandan menjadi perhatian utama. Kementerian PU menargetkan ruas-ruas tersebut berfungsi optimal sejak H-10 Lebaran agar mampu melayani arus mudik dan balik.
Kereta Trans Sumatra Jadi Prioritas
Perkembangan terbesar terjadi pada rencana pembangunan Kereta Trans Sumatra. Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan menggarap jalur tersebut serta melanjutkannya dengan proyek Trans Kalimantan.
Jalur Trans Sumatra direncanakan menghubungkan Bakauheni di Lampung hingga wilayah paling utara Pulau Sumatra. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung dengan panjang sekitar 1.700 kilometer.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp350 triliun dan tidak akan sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi sumber pendanaan non-APBN untuk mendukung pembangunan jalur Kereta Trans Sumatra,” ujar Dudy Purwagandhi.
Salah satu opsi pembiayaan yang dikaji adalah keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara serta sektor swasta. Skema tersebut dinilai penting agar pembangunan jaringan rel dapat berjalan lebih cepat tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Perluasan Jaringan Rel Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menargetkan pengembangan jaringan kereta api nasional mencapai 14.000 kilometer. Fokus pembangunan tidak hanya berada di Jawa, tetapi juga di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Panjang jalur kereta api eksisting di Sumatra saat ini tercatat sebesar 1.871 kilometer. Pemerintah merencanakan penambahan jaringan baru sepanjang 7.837 kilometer sebagai bagian dari penguatan konektivitas antarwilayah.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan kereta api di luar Jawa bertujuan menekan biaya logistik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono.
Pemerintah menetapkan ruas Banda Aceh-Besitang sepanjang kurang lebih 400 kilometer sebagai salah satu prioritas awal. Ruas ini dinilai strategis karena membuka konektivitas rel di kawasan utara Sumatra dan menjadi langkah awal menuju jaringan yang tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung.
Dampak bagi Logistik dan Ekonomi Daerah
Pembangunan infrastruktur transportasi antarkota di Jawa dan Sumatra diharapkan menurunkan biaya logistik. Jaringan yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri, kawasan perkebunan, serta pusat perdagangan dapat mempercepat distribusi barang.
Bagi masyarakat, penyelesaian tol dan kereta api berpotensi memperpendek waktu perjalanan antarkota. Bagi pelaku usaha, konektivitas yang lebih baik membuka akses pasar baru serta mengurangi ketergantungan pada satu moda transportasi.
Pemerintah juga menyiapkan langkah kelembagaan berupa komite lintas kementerian. Komite tersebut akan menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional agar pembangunan lebih terarah dan terintegrasi.
Dengan kombinasi jalan tol, perkeretaapian, dan pelabuhan, proyek strategis transportasi Jawa dan Sumatra diharapkan menjadi penggerak pemerataan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kecepatan perizinan, ketersediaan pembiayaan, serta koordinasi antarinstansi.
