Bahasa Kita – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita ramai diperbincangkan setelah muncul penolakan terhadap kegiatan nonton bareng dan diskusi di sejumlah daerah. Sutradara film tersebut, Cypri Paju Dale, menilai polemik itu kemungkinan dipicu penggunaan istilah “kolonialisme” dalam judul dan isi film yang membahas situasi masyarakat adat di Papua.
Film dokumenter produksi Ekspedisi Indonesia Baru itu dirilis pada 2026 dan digarap bersama Dandhy Laksono. Dokumenter tersebut mengangkat persoalan masyarakat adat, hak atas tanah, hingga dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan.
Menurut Cypri, sejumlah pihak berupaya membatasi penyebaran film agar tidak menjangkau publik secara luas. Ia menilai isu Papua masih dianggap sensitif sehingga pembahasan di ruang publik kerap memunculkan penolakan.
“Film ini memang sedang dicegah oleh sejumlah pihak untuk sampai kepada penonton yang luas,” ujar Cypri dalam video yang diunggah di Instagram Ekspedisi Indonesia Baru, Jumat (14/5/2026).
Istilah Kolonialisme Jadi Sorotan Film Pesta Babi
Cypri menjelaskan penggunaan istilah kolonialisme bukan dipilih secara sembarangan. Menurutnya, istilah tersebut dipakai sebagai kerangka analisis untuk memahami situasi Papua secara menyeluruh.
Ia menyebut berbagai istilah yang selama ini digunakan, seperti konflik, pelanggaran HAM, militerisme, hingga deforestasi, belum mampu menjelaskan persoalan Papua secara sistemik.
“Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu,” katanya.
Dalam sudut pandang film tersebut, kolonialisme diposisikan sebagai cara membaca hubungan antara negara, pembangunan, dan masyarakat adat di Papua. Artinya, persoalan yang muncul dinilai saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri.
Yang jadi sorotan, Cypri juga menyebut istilah kolonialisme telah lama digunakan sebagian masyarakat Papua untuk menggambarkan pengalaman mereka dalam relasi dengan Indonesia maupun bangsa lain.
Film Dokumenter Papua Angkat Dampak PSN
Salah satu isu utama yang diangkat dalam film itu adalah proyek strategis nasional di Papua Selatan. Dalam praktiknya, proyek tersebut disebut berdampak terhadap lingkungan hidup dan wilayah masyarakat adat.
Film dokumenter ini juga memuat hasil penelitian sejarah, antropologi, investigasi jurnalistik, serta analisis kebijakan. Dengan pendekatan itu, tim produksi berusaha menghadirkan gambaran lapangan secara lebih mendalam.
Cypri mengatakan isi film kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak. Sebab, publik diajak mempertanyakan relasi negara dengan Papua melalui sudut pandang yang berbeda.
“Ini pertanyaan sederhana namun sulit,” katanya saat menyinggung pertanyaan apakah Indonesia melakukan penjajahan di Papua.
Menurutnya, diskusi mengenai persoalan tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan jujur dengan mengacu pada prinsip kemanusiaan yang tercantum dalam UUD 1945.
Yusril Tegaskan Pemerintah Tidak Larang Nobar Pesta Babi
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah pusat tidak melarang kegiatan nonton bareng maupun diskusi film tersebut.
Ia meminta masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dianggap kontroversial. Menurutnya, publik justru perlu diberikan ruang untuk menonton dan mendiskusikan isi dokumenter tersebut secara terbuka.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif,” kata Yusril dalam keterangan tertulis.
Di sisi lain, Yusril menyebut pemerintah dapat menjadikan kritik dalam film itu sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua Selatan.
Ia juga menegaskan aksi pembubaran maupun pelarangan diskusi yang terjadi belakangan bukan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik selama disampaikan dalam ruang diskusi yang sehat.