Pemadaman Listrik Jawa membuat Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PLN membuka penyebab gangguan secara transparan. Ia juga mendesak mitigasi dampak bagi masyarakat, pelaku usaha kecil, dan sektor layanan publik.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) menjelaskan penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa secara terbuka. Ia menilai publik berhak mengetahui akar gangguan yang memicu listrik padam dalam durasi panjang.
Puan menyebut pemadaman bergilir terjadi di sejumlah daerah selama beberapa pekan terakhir. Kondisi itu mengganggu aktivitas harian masyarakat dan menimbulkan keresahan.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU,” kata Puan di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Puan, gangguan pasokan batu bara dan kendala teknis pembangkit listrik tenaga uap tidak boleh berhenti pada penjelasan internal. PLN perlu membuka informasi yang jelas kepada masyarakat.
Ia mengatakan pemadaman listrik tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan. Dampaknya juga masuk ke aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan pekerjaan di banyak sektor.
Puan Minta PLN Mitigasi Dampak Pemadaman
Puan mengingatkan PLN agar tidak hanya mengejar pemulihan sistem. Perseroan juga harus memetakan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh pemadaman bergilir.
Menurutnya, pelaku usaha kecil menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Saat listrik padam, kegiatan produksi, layanan, dan transaksi bisa ikut terhenti.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Gangguan listrik dalam durasi lama dapat menghambat layanan dasar masyarakat.
Karena itu, Puan meminta PLN menyiapkan mitigasi dampak secara serius. Langkah tersebut perlu menyasar wilayah dan sektor yang paling rentan terhadap gangguan listrik.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah PLN yang melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo hadir ke Istana bersama jajaran pada Senin.
Namun, Puan menegaskan pertemuan itu tidak boleh menghentikan evaluasi. PLN tetap harus memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik setelah pemadaman meluas.
Pemadaman Bergilir Soroti Ketahanan Energi
Puan menilai pemadaman bergilir membuka persoalan yang lebih besar. Masalah ini menyentuh ketahanan infrastruktur energi nasional dan kualitas layanan publik.
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, pelaku usaha, industri, dan layanan pemerintah. Karena itu, gangguan berulang perlu mendapat evaluasi menyeluruh.
Ia mengatakan pemadaman listrik dalam durasi panjang tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Imbasnya dapat melebar ke aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” ucap Ketua DPR RI.
Transparansi Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan
PLN sebelumnya menghadapi gangguan pasokan batu bara dan kendala teknis pada PLTU. Gangguan tersebut memicu pemadaman bergilir di sejumlah daerah Pulau Jawa.
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi bagian penting dari penanganan krisis. Masyarakat membutuhkan kepastian tentang penyebab, wilayah terdampak, dan langkah pemulihan.
Selain itu, informasi yang jelas dapat menekan keresahan publik. Penjelasan resmi juga membantu masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan aktivitas selama pemadaman berlangsung.
Puan menilai evaluasi harus menyentuh akar persoalan. Dengan begitu, PLN dapat mencegah gangguan serupa kembali mengganggu aktivitas masyarakat dalam skala luas.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Kelompok ini sering menanggung dampak langsung saat listrik padam dan kegiatan ekonomi berhenti.
PLN kini menghadapi tuntutan untuk mempercepat pemulihan sekaligus membuka penyebab pemadaman. DPR meminta proses itu berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.