Bahasa Kita – Microsoft kembali menjadi sorotan setelah infrastruktur cloud Azure diduga dipakai untuk operasi pengawasan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Kasus ini memicu pencopotan General Manager Microsoft Israel, Alon Haimovich, serta memunculkan tekanan besar terhadap perusahaan teknologi tersebut.
Manajemen Microsoft Israel kini sementara diambil alih oleh Microsoft Prancis sejak Selasa (19/5/2026). Langkah itu dilakukan setelah investigasi media internasional membuka dugaan keterlibatan teknologi Microsoft dalam operasi intelijen Israel.
Laporan The Guardian dan +972 Magazine mengungkap badan intelijen Israel menggunakan server Microsoft untuk memantau komunikasi warga Palestina secara massal.
Microsoft Azure Dipakai Simpan Data Komunikasi Palestina
Berdasarkan investigasi tersebut, penggunaan cloud Azure merupakan bagian dari kerja sama antara CEO Microsoft Satya Nadella dan Komandan Unit 8200 Israel, Yossi Sariel.
Kesepakatan itu disebut telah berlangsung sejak 2021 dan terus berkembang setelah konflik besar pada Oktober 2023.
Dalam praktiknya, militer Israel menyimpan database panggilan telepon warga Palestina di server Azure yang berada di Eropa.
Server tersebut berlokasi di pusat data Microsoft di Belanda dan Irlandia.
Per Juli 2025, kapasitas data yang tersimpan mencapai lebih dari 1.500 TB atau setara sekitar 200 juta jam rekaman audio.
Yang jadi sorotan, sistem tersebut mampu memproses hingga satu juta panggilan telepon per jam.
Artinya, infrastruktur cloud Microsoft memiliki peran besar dalam sistem pemantauan komunikasi tersebut.
Tak berhenti di situ, data yang dikumpulkan kemudian dipakai dalam sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI.
AI Gospel dan Lavender Dikaitkan dengan Infrastruktur Microsoft
Dokumen internal yang terungkap menunjukkan data hasil pemantauan dipakai oleh algoritma AI bernama Gospel dan Lavender.
Kedua sistem itu disebut membantu proses penargetan serangan udara di Gaza.
Dalam konteks tersebut, teknologi cloud Microsoft tidak hanya digunakan untuk penyimpanan data digital.
Sebaliknya, infrastruktur itu menjadi bagian penting dalam operasional intelijen militer Israel.
Yang menarik, sejumlah pegawai Microsoft disebut terlibat dalam pembangunan arsitektur keamanan khusus untuk proyek sensitif tersebut.
Mereka bekerja bersama kontraktor militer Israel dalam pengembangan sistem Azure terpisah.
Protes Internal Microsoft Muncul Sejak Lama
Di sisi lain, protes terhadap penggunaan Azure sebenarnya telah muncul dari internal Microsoft.
Kampanye bertajuk “No Azure for Apartheid” digaungkan pegawai yang menyoroti persoalan etika penggunaan teknologi untuk pengawasan warga sipil.
Para pegawai mempertanyakan transparansi perusahaan dalam pengawasan kerja sama dengan militer Israel.
Akibat tekanan publik dan protes internal yang terus meluas, Microsoft akhirnya memutus akses penyimpanan cloud untuk unit tertentu di Kementerian Pertahanan Israel.
Kajian internal perusahaan kemudian menemukan adanya kegagalan manajemen yang dinilai merusak kepercayaan antara kantor pusat Microsoft dan kantor cabang di Israel.
Pada saat yang sama, penggunaan server di wilayah Uni Eropa untuk penyimpanan data pengawasan perang ikut memunculkan perhatian terhadap persoalan hukum dan privasi digital.