Komisi I DPR RI meminta santri korban penganiayaan oknum TNI di Pangandaran diberi pendampingan psikologis. Permintaan itu disampaikan Minggu, 15 November 2026, setelah enam santri dilaporkan mengalami intimidasi dan kekerasan fisik.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai peristiwa dugaan penganiayaan santri oleh oknum prajurit TNI di Pangandaran, Jawa Barat, sangat disayangkan. Menurutnya, pondok pesantren merupakan lingkungan pendidikan yang harus dihormati bersama.
Dave menegaskan penyelesaian kasus perlu mengedepankan komunikasi, sikap saling menghormati, dan pendekatan bijaksana. Ia juga mendorong proses hukum terhadap anggota yang terlibat agar berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pendampingan bagi santri korban
Dave meminta para santri yang terdampak memperoleh pendampingan dan pemulihan psikologis. Pendampingan itu dinilai penting agar korban dapat kembali menjalani kegiatan pendidikan dengan tenang dan merasa aman.
“Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah kondisi para santri yang terdampak. Pendampingan dan pemulihan psikologis perlu diberikan agar mereka dapat kembali menjalani kegiatan pendidikan dengan tenang dan merasa aman,” ujar Dave, Minggu (15/11/2026).
Menurut Dave, komunikasi antara satuan TNI, pengelola pesantren, dan keluarga korban juga perlu dijaga. Langkah tersebut dipandang penting untuk mencegah kesalahpahaman serta memelihara hubungan baik di tengah penanganan kasus.
Enam santri dilaporkan terdampak
Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kyai Utay, menyatakan sedikitnya enam santri dan santriwati menjadi korban intimidasi serta kekerasan fisik. Tiga di antaranya memilih pulang ke rumah pada malam kejadian karena trauma dan takut.
“Ada tindakan kekerasan terhadap sejumlah anak yang tidak punya dosa apa-apa. Ada yang nangis juga, dan tiga orang malam itu langsung pulang karena trauma dan takut,” ujar Kyai Utay, Jumat (13/11/2026).
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 01.00 WIB, saat para santri tengah beristirahat. Dugaan pelaku adalah anggota Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 336 Merak Sakti.
TNI sampaikan permintaan maaf
Perwakilan Batalyon Infanteri TP 336 Merak Sakti mendatangi pondok pesantren pada Kamis malam. Dalam pertemuan dengan pimpinan pesantren dan sejumlah santri, pihak TNI menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Pasi Pers Yon TP 336/MS, Letda Ckm Wisnu, mengakui adanya tindakan tidak pantas yang dilakukan anggotanya. Ia menegaskan anggota yang terlibat akan ditindak melalui mekanisme hukum disiplin militer.
“Kami meminta maaf atas tindakan oknum anggota kami yang kurang ajar terhadap santri. Anggota kami akan kami tindak tegas. Kami akan melaksanakan hukuman disiplin,” ujar Wisnu, Jumat (13/11/2026).
DPR desak penegakan hukum
Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mengecam keras dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap santri. Ia menilai tindakan oknum tersebut tercela serta berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI.
“Kami menganggap, fraksi PKB, tindakan oknum dari TNI tersebut merupakan perbuatan tercela dan bahkan dikategorikan biadab. Di mana semestinya TNI memberikan perlindungan, memberikan rasa aman dan tentunya memberikan jaminan terhadap keamanan seluruh rakyat Indonesia,” kata Oleh, Minggu (15/11/2026).
Oleh mendorong pengusutan kasus dilakukan sampai tuntas. Ia berharap pelaku memperoleh hukuman yang adil dan proporsional sesuai proses hukum yang berlaku.
Menurut Oleh, respons cepat TNI terhadap kasus ini merupakan langkah positif. Namun, ia menekankan perlunya perhatian serius terhadap keselamatan, pemulihan psikologis, serta jaminan keamanan bagi santri dan pengasuh pesantren.
Perbaikan disiplin korps
Kasus ini menempatkan persoalan disiplin internal TNI di bawah sorotan publik. DPR menilai penindakan terhadap anggota yang terlibat perlu disertai langkah perbaikan internal agar peristiwa serupa tidak terulang.
Di sisi lain, pendampingan psikologis bagi para santri menjadi kebutuhan mendesak. Pemulihan rasa aman korban penting agar proses belajar di pesantren dapat kembali berjalan normal.
Penanganan kasus santri korban penganiayaan oknum TNI di Pangandaran kini bergantung pada dua hal utama. Pertama, proses hukum disiplin militer harus berjalan transparan dan tuntas. Kedua, korban perlu memperoleh perlindungan serta pendampingan yang berkelanjutan.