Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan pemerintah setelah mendapat dukungan mayoritas siswa di Indonesia. Meski demikian, pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan pada tahun ajaran mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan program tersebut masih mendapat respons positif dari sebagian besar peserta didik.
Menurut Mu’ti, jumlah siswa yang menerima manfaat MBG mencapai sekitar 43,4 juta anak. Angka tersebut berasal dari total 53,5 juta murid yang tercatat di Indonesia.
Dengan kata lain, sekitar 80,94 persen siswa menjadi penerima manfaat program tersebut. Karena itu, mayoritas siswa berharap program MBG tetap berlanjut.
Mu’ti menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6).
Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai MBG masih menjadi salah satu program yang dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik di berbagai daerah.
Data Penerima MBG Kini Terintegrasi dengan Dapodik
Pemerintah juga melakukan pembaruan dalam pengelolaan data penerima manfaat. Saat ini, data siswa penerima MBG telah terhubung dengan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Langkah tersebut memungkinkan pemerintah memiliki basis data yang lebih lengkap dan akurat. Selain itu, informasi penerima manfaat dapat dipantau secara lebih terukur.
Berdasarkan data yang tersedia, pemerintah dapat mengetahui identitas siswa penerima manfaat hingga tingkat sekolah. Data tersebut mencakup nama siswa, alamat, dan satuan pendidikan tempat mereka belajar.
Yang patut dicermati, integrasi data ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan MBG pada tahap berikutnya.
Dengan sistem yang lebih terhubung, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah Siapkan Penyesuaian Skema Penyaluran
Meski program tetap berjalan, pemerintah berencana melakukan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pelaksanaannya.
Mu’ti menjelaskan bahwa tidak semua sekolah akan menerima perlakuan yang sama dalam penyaluran program MBG. Pemerintah akan menyesuaikan distribusi bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan siswa di masing-masing sekolah.
Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan memungkinkan tidak lagi menjadi prioritas penerima program. Sebaliknya, sekolah yang memiliki siswa dengan kebutuhan lebih besar akan memperoleh perhatian lebih dahulu.
Dalam praktiknya, langkah tersebut bertujuan agar manfaat program dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah berharap kebijakan baru tersebut mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperluas dampak program bagi kelompok yang membutuhkan.
Kantin Sekolah Berpeluang Terlibat dalam Pelaksanaan MBG
Perubahan lain yang disiapkan pemerintah berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi siswa.
Selama ini, penyediaan makanan banyak dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Namun, pemerintah membuka peluang untuk melibatkan dapur maupun kantin sekolah.
Menurut Mu’ti, pelaksanaan melalui kantin sekolah tetap harus berada di bawah koordinasi dan supervisi Badan Gizi Nasional (BGN).
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berlangsung lebih fleksibel tanpa mengurangi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Tak hanya itu, keterlibatan fasilitas sekolah dinilai dapat mendukung pelaksanaan program di wilayah yang memiliki kebutuhan dan kondisi berbeda.
Kasus Keracunan Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Penghentian Program
Mu’ti juga menegaskan bahwa sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi tidak menjadi alasan untuk menghentikan program MBG secara menyeluruh.
Menurutnya, evaluasi harus difokuskan pada dapur penyedia makanan yang bermasalah. Sementara itu, penyedia layanan yang memenuhi standar tetap dapat melanjutkan operasionalnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah dapat mencabut izin operasional dapur yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Lebih jauh, Mu’ti menilai MBG memiliki peran penting dalam pembangunan kualitas generasi muda Indonesia. Program tersebut tidak hanya mendukung proses belajar, tetapi juga membantu pemenuhan gizi siswa.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun kemampuan akademik sekaligus kondisi fisik anak-anak Indonesia agar mampu tumbuh sehat dan siap menghadapi persaingan di masa depan.