Bahasa Kita – Korban keracunan MBG atau Program Makan Bergizi Gratis tercatat mencapai 37.270 orang sejak program berjalan pada Januari 2025 hingga Mei 2026. Data terbaru tersebut dirilis Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI.
Dari total tersebut, sebanyak 9.167 korban tercatat hanya dalam periode Januari hingga 31 Mei 2026. Angka itu menunjukkan kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis masih terus terjadi di berbagai daerah.
Secara faktual, jumlah korban pada awal 2026 dinilai lebih tinggi dibanding pola kasus pada tahun sebelumnya. Karena itu, JPPI menilai potensi peningkatan kasus masih cukup besar.
Jawa Tengah Jadi Provinsi dengan Korban Terbanyak
Berdasarkan data JPPI, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi. Total korban di wilayah tersebut mencapai 2.924 orang.
Sementara itu, Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 1.512 korban. Di sisi lain, Jawa Barat mencatat 793 korban keracunan.
Beberapa provinsi lain justru tercatat nihil kasus. Provinsi Kalimantan Utara, Maluku, Riau, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat Daya disebut belum memiliki laporan korban keracunan akibat MBG.
Yang jadi sorotan, kasus keracunan masih muncul meski program telah berjalan lebih dari satu tahun sejak pertama kali diterapkan.
JPPI Soroti Lonjakan Kasus Sejak Awal 2026
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai jumlah korban sepanjang awal tahun menjadi sinyal serius bagi pelaksanaan program MBG.
Melansir NEW Indonesia JPPI, hingga 7 April 2026 jumlah korban keracunan sudah mencapai 5.523 orang.
Menurut Ubaid, kondisi tersebut berbeda dibanding pola kasus pada 2025. Pada tahun lalu, lonjakan besar baru terjadi mulai Agustus.
Namun, pada 2026 ribuan korban justru sudah tercatat sejak Januari. Akibatnya, JPPI melihat adanya potensi peningkatan kasus keracunan dibanding tahun sebelumnya.
“Dengan jumlah penerima manfaat terus meningkat, dapur-dapur dipaksa memasak porsi yang sangat besar di luar kapasitas idealnya,” ujar Ubaid.
Produksi Makanan Dinilai Melebihi Kapasitas Dapur
Selain jumlah korban, JPPI juga menyoroti kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjadi penyedia makanan dalam program MBG.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, terdapat 26.097 SPPG yang saat ini beroperasi di berbagai daerah.
Meski begitu, sebagian besar SPPG disebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Menurut Ubaid, peningkatan jumlah penerima manfaat membuat dapur MBG harus memproduksi makanan dalam jumlah sangat besar.
Dalam praktiknya, kondisi tersebut dinilai berisiko karena makanan berpotensi tidak matang sempurna. Selain itu, distribusi makanan juga membutuhkan waktu lebih lama.
“Hal ini menyebabkan makanan tidak matang sempurna dan waktu tunggu distribusi terlalu lama,” katanya.
JPPI Minta Pemerintah Perketat Standar MBG
JPPI meminta pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, Ubaid menyarankan program MBG lebih diprioritaskan untuk anak yang mengalami stunting dan kekurangan gizi.
Ia juga meminta pemerintah tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai program tersebut. Menurutnya, sektor pendidikan masih memiliki banyak persoalan lain yang membutuhkan perhatian.
Tak hanya itu, JPPI meminta pemerintah melarang SPPG tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ikut menyediakan makanan dalam program MBG.
“Jangan izinkan SPPG yang tidak punya SLHS untuk menyediakan MBG. Standar operasional keamanan pangan harus dilaksanakan supaya mencegah kasus keracunan tak terulang lagi,” kata Ubaid.
Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap produksi dan distribusi makanan dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah bertambahnya korban keracunan MBG di berbagai daerah.