Bahasa Kita – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama apabila mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya setelah Presiden Prabowo kembali menyoroti persoalan di lingkungan Bea Cukai dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Menurut Purbaya, keputusan pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tetap harus mengikuti arahan presiden.
“Nanti kita lihat ya. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya enggak bisa kalau enggak ada perintah. Tapi saya akan cek dulu ya,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Yang jadi sorotan, pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo secara terbuka meminta pimpinan Bea Cukai diganti jika tidak mampu membereskan persoalan di institusi tersebut.
Prabowo Soroti Kinerja Bea Cukai di Sidang DPR
Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan birokrasi menghambat kegiatan ekonomi nasional.
Ia menyebut perbaikan di lingkungan Bea Cukai sudah berulang kali disampaikan kepada jajaran pemerintah.
“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki,” ujar Prabowo.
Pada sisi yang sama, Presiden juga meminta Menteri Keuangan mengambil langkah tegas apabila pimpinan Bea Cukai dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.
“Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti,” lanjut Prabowo.
Menurutnya, masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan birokrasi yang bekerja cepat serta tidak membiarkan praktik penyimpangan terus terjadi.
Dalam praktiknya, pernyataan Presiden Prabowo itu langsung mendapat respons dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.
Hal ini terlihat dari tepuk tangan anggota dewan ketika Prabowo menyinggung kemungkinan pergantian pimpinan Bea Cukai.
Djaka Budhi Utama Jadi Sorotan di Tengah Evaluasi Bea Cukai
Djaka Budhi Utama diketahui baru menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai sejak Mei 2025.
Ia merupakan mantan anggota Tim Mawar yang kemudian dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan.
Namun pada kenyataannya, institusi Bea Cukai terus menjadi perhatian karena berbagai keluhan terkait pungutan liar dan hambatan birokrasi.
Presiden Prabowo menyebut banyak pengusaha mengeluhkan praktik pungli yang dianggap menghambat aktivitas ekonomi.
“Pengusaha mengeluh selalu mengalami pungutan liar yang terlalu banyak,” kata Prabowo.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai pembenahan birokrasi menjadi bagian penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Prabowo Minta Menteri Bersihkan Birokrasi
Tak hanya Bea Cukai, Presiden Prabowo juga meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan pembenahan internal.
Ia menegaskan semua menteri dan kepala badan harus membersihkan institusinya masing-masing dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Pada praktiknya, langkah tersebut disebut penting agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan tidak membebani dunia usaha.
Prabowo juga meminta aparat pemerintah tidak ragu menindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan birokrasi.
“Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak,” tegas Prabowo.
Di sisi lain, Presiden menilai praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan menjadi hambatan serius bagi perjalanan ekonomi Indonesia.
Karena itu, pemerintah diminta bergerak lebih cepat untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola birokrasi.
“Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” imbuhnya.