Bahasa Kita – Pelaksanaan SPMB Jembrana Tahun Pelajaran 2026/2027 mulai diantisipasi lebih awal oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jembrana. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi lonjakan pendaftar di sejumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN).
Salah satu kebijakan yang disiapkan yakni memberikan dispensasi penambahan kapasitas rombongan belajar atau rombel di beberapa sekolah negeri.
Kepala Disdikpora Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan pemetaan jumlah lulusan sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di sekitar wilayah sekolah.
“Awalnya kami prediksi lulusan MI akan melanjutkan ke MTs. Ternyata banyak yang memilih SMP negeri,” ujar Anom, Kamis (21/5).
Yang jadi sorotan, perubahan pilihan sekolah lulusan MI dalam dua tahun terakhir membuat sejumlah SMP negeri diprediksi mengalami lonjakan jumlah pendaftar.
SPMB Jembrana Tambah Isi Rombel hingga 40 Siswa
Untuk mengantisipasi persoalan daya tampung, Disdikpora Jembrana mengizinkan penambahan jumlah siswa dalam satu kelas melebihi ketentuan normal.
Jika sebelumnya kapasitas standar satu rombel SMP berisi 36 siswa, kini beberapa sekolah diperbolehkan menampung hingga 40 siswa per kelas.
“Yang paling banyak isiannya maksimal 40 siswa. Kalau untuk penambahan ruang kelas baru tidak ada. Cuma isiannya yang ditambah,” kata Anom.
Dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak disertai pembangunan ruang kelas baru.
Pemerintah daerah hanya menambah kapasitas siswa pada kelas yang sudah tersedia agar seluruh calon peserta didik tetap bisa tertampung.
Di sisi lain, SMP Negeri 1 Negara disebut masih memiliki satu ruang kelas yang belum digunakan. Meski begitu, sekolah tersebut tetap mengusulkan pembentukan 10 rombel dengan kapasitas maksimal 40 siswa tiap kelas.
Sekolah di Sekitar MI Jadi Perhatian Khusus
Disdikpora Jembrana mencatat ada beberapa sekolah yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
Sekolah tersebut dinilai rawan mengalami lonjakan pendaftar karena berada di wilayah dengan jumlah lulusan MI cukup banyak.
Beberapa sekolah yang masuk perhatian antara lain:
- SMP Negeri 1 Negara
- SMP Negeri 2 Negara
- SMP Negeri 4 Negara
Menurut Anom, lonjakan pendaftar dari lulusan MI perlu dipetakan lebih awal agar tidak menimbulkan persoalan kekurangan kursi sekolah negeri.
“Jangan sampai lulusan MI masuk ke sekolah negeri tetapi tidak terpetakan, sehingga malah terjadi kekurangan daya tampung atau berpotensi menyebabkan siswa tidak mendapat sekolah,” tegasnya.
Yang kerap luput diperhatikan, perubahan pola pilihan sekolah lulusan MI turut memengaruhi proyeksi penerimaan siswa baru di tingkat SMP negeri.
Dispensasi Juga Berlaku untuk SD Negeri
Selain jenjang SMP, Disdikpora Jembrana juga memberikan dispensasi penambahan kapasitas rombel di sejumlah sekolah dasar negeri.
Namun penambahannya tidak sebesar jenjang SMP.
Kapasitas kelas SD yang normalnya 28 siswa diperbolehkan bertambah menjadi maksimal 32 siswa.
“Kalau SD tambahan dispensasinya tidak banyak dan hanya ada satu kelas,” ujar Anom.
Ia menjelaskan sekitar 18 SD Negeri mengajukan dispensasi penambahan kapasitas kelas tahun ini.
Dalam konteks tersebut, kebijakan penambahan rombel disebut menjadi hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada praktiknya, Disdikpora Jembrana pernah menghadapi persoalan keterbatasan daya tampung hingga harus mencarikan sekolah bagi sejumlah siswa.
Karena itu, antisipasi dilakukan lebih awal agar seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan negeri tanpa terkendala kekurangan kursi.
“Sehingga tidak ada istilah anak sampai tidak dapat sekolah ataupun nanti harus dicarikan sekolah lagi,” kata Anom.