bahasakita.id – Ketahanan pangan Indonesia tidak lagi bisa dipahami semata sebagai soal produksi, tetapi sebagai persoalan risiko nasional. Krisis global yang berulang memperlihatkan bahwa sistem pangan berbasis impor menempatkan negara pada posisi rentan.
Perang Rusia–Ukraina sejak 2022 memperjelas kerentanan itu. Gangguan pasokan gandum dan pupuk memicu lonjakan harga pangan dunia. Indonesia, yang masih mengimpor gandum dalam jumlah besar, ikut menanggung dampaknya.
Dalam konteks tersebut, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal menjadi kebutuhan strategis. Salah satu komoditas yang kembali diperbincangkan adalah uwi ungu, umbi yang telah lama hidup di Nusantara namun terpinggirkan oleh kebijakan pangan modern.
Dorongan ini datang dari masyarakat sipil. Di Jombang, Jawa Timur, OPSHID FKYME bersama PCTA menginisiasi penanaman uwi sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dari bawah.
Dalam Rapat Kerja Nasional OPSHID 2025, ditetapkan target penanaman minimal 10 hektare uwi di setiap kabupaten dan kota. Skema ini dimaksudkan untuk menciptakan basis produksi pangan nonberas yang lebih merata.
“Ketergantungan pada impor membuat bangsa ini rapuh,” ujar Sekretaris DPP OPSHID Mulyono usai Rakernas 2025. Menurutnya, pangan lokal perlu ditempatkan kembali sebagai fondasi kedaulatan pangan.
Uwi memiliki keunggulan agronomis yang relevan. Tanaman ini relatif tahan hama, tidak membutuhkan pupuk sintetis besar, dan dapat disimpan lama di dalam tanah. Sifat tersebut membuat uwi berfungsi sebagai cadangan pangan alami.
Dari sisi gizi, uwi mengandung karbohidrat kompleks dan dapat diolah menjadi tepung. Potensi ini membuka ruang pengurangan ketergantungan pada terigu impor.
Izzul Hasin dari Departemen Ketahanan Pangan OPSHID mengingatkan bahwa sejarah pangan Nusantara tidak pernah bertumpu pada satu komoditas. Umbi-umbian pernah menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.
Agar gerakan ini berdampak luas, dukungan kebijakan publik menjadi kunci. Tanpa riset, insentif, dan jaminan pasar, uwi akan tetap berada di pinggiran sistem pangan nasional.***