bahasakita.id — Sekolah sering dipahami sebagai ruang netral tempat pengetahuan ditransmisikan secara objektif. Namun dalam kajian pendidikan kritis, anggapan tersebut justru dipersoalkan. Pendidikan tidak hanya memindahkan ilmu, tetapi juga membentuk cara berpikir dan orientasi nilai.
Ideologi asing dalam pendidikan jarang tampil sebagai doktrin politik eksplisit. Ia bekerja melalui kurikulum, bahasa akademik, dan definisi tentang rasionalitas serta kemajuan yang diterima sebagai standar bersama.
Dalam teori hegemoni, Antonio Gramsci menjelaskan bahwa dominasi paling efektif terjadi ketika nilai tertentu diterima sebagai akal sehat. Ideologi tidak dipaksakan, melainkan diserap melalui kebiasaan dan rutinitas.
Pemikiran ini dipertegas oleh Louis Althusser, yang melihat sekolah sebagai aparatus ideologis negara. Melalui pendidikan, kesadaran warga dibentuk jauh sebelum individu terlibat dalam ruang politik.
Pendidikan dan Warisan Kolonial
Dalam sejarah Indonesia, sistem pendidikan modern dibangun di atas kepentingan kolonial. Sekolah pada masa Hindia Belanda diarahkan untuk menghasilkan tenaga administrasi yang fungsional, bukan warga dengan kesadaran kebangsaan.
Peran Snouck Hurgronje menandai upaya sistematis membatasi Islam pada wilayah ritual dan menyingkirkan nilai budaya lokal dari pendidikan formal. Ilmu Barat diposisikan sebagai satu-satunya standar rasionalitas.
Struktur pemisahan antara ilmu, etika, dan spiritualitas ini membentuk cara berpikir yang bertahan hingga pasca-kemerdekaan, meski tampil dalam wajah yang lebih modern.
Universalisme dan Reduksi Manusia
Dalam konteks global, ideologi asing hadir sebagai universalisme pengetahuan. Henry A. Giroux menegaskan bahwa klaim netralitas pendidikan justru menutupi relasi kuasa.
Pendidikan kemudian diarahkan pada logika pasar dan daya saing. Paulo Freire mengkritik model pendidikan yang mereduksi manusia menjadi alat produksi dan mengikis kesadaran kritis.
Para akademisi menilai, tantangan pendidikan Indonesia bukan menutup diri dari dunia, melainkan membangun daya saring nilai agar pendidikan tetap berpijak pada pengalaman historis bangsa.***