Bahasa Kita – Diky Candra Negara mengakui agenda kerjanya jauh lebih padat setelah ditunjuk menjadi Pelaksana Harian atau Plh Wali Kota Tasikmalaya menggantikan :contentReference[oaicite:1]{index=1} yang tengah menunaikan ibadah haji.
Pada hari pertama menjalankan tugas sebagai Plh, Diky langsung menghadapi sejumlah agenda pemerintahan. Kegiatan itu mulai dari memimpin apel gabungan hingga membuka acara pemberian Race Pack QRIS UTHM di Kampus 2 Unsil.
“Plh wali kota dengan wakil wali kota hampir sama tidak punya kewenangan untuk merubah apapun hanya menjalankan tugas harian pak wali kota beberapa hal,” kata Diky saat dikonfirmasi, Jumat (8/5/2026).
Dalam praktiknya, posisi Plh menurut Diky lebih berfokus pada keberlanjutan program yang telah ditetapkan kepala daerah definitif.
Diky Candra Sebut Agenda Wali Kota Jauh Lebih Padat
Diky mengaku baru merasakan langsung padatnya agenda kepala daerah setelah menjalankan tugas sebagai Plh Wali Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, ritme kerja wali kota berbeda jauh dibanding posisi wakil wali kota yang selama ini dijalankan.
“Bedanya jauh, karena tugas pokok wakil tidak banyak, itu bedanya dengan wali kota,” jelasnya.
Yang jadi sorotan, Diky menyebut agenda pemerintahan berjalan hampir tanpa jeda sejak pagi hingga malam.
Meski begitu, ia memastikan seluruh agenda tetap mengikuti program dan kebijakan yang sudah ditetapkan wali kota sebelumnya.
Belum Ada Kepastian soal Plh Sekda Tasikmalaya
Di tengah padatnya agenda pemerintahan, Diky mengaku masih menunggu kejelasan mengenai posisi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah atau Plh Sekda.
Ia mengatakan hingga saat ini dirinya belum menerima informasi lengkap mengenai susunan pejabat yang akan membantu tugas administrasi pemerintahan selama masa transisi.
“Cuma untuk agenda agak berbeda yah lebih banyak, apalagi saat ini saya belum dapat kejelasan tentang siapa Plh sekda, dinas dan baru hari ini saya minta ke BKPSDM minta datanya,” ujar Diky.
Pada sisi yang sama, keberadaan sekda dinilai penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pengawasan perangkat daerah.
Diky Candra Jelaskan Peran Sekda dalam Pemerintahan
Diky menilai posisi sekretaris daerah memiliki fungsi penting dalam sistem pemerintahan daerah. Ia bahkan menyamakan peran sekda dengan “patih” dalam struktur pemerintahan.
Menurutnya, sekda memiliki keterlibatan dalam proses persetujuan anggaran hingga pengawasan organisasi perangkat daerah atau OPD.
“Kalau Patih dalam pemerintahan itu adalah sekda sebetulnya dan penggunaan anggaran ada tiga kepala daerah, sekda dan SKPD pengguna anggaran,” kata Diky.
Dalam konteks tersebut, koordinasi antara kepala daerah, sekda, dan OPD menjadi bagian penting agar roda pemerintahan tetap berjalan selama wali kota definitif menjalankan ibadah haji.
Plh Wali Kota Fokus Jalankan Program yang Sudah Ada
Diky menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan strategis pemerintah daerah selama menjabat sebagai Plh.
Tugas utamanya adalah menjalankan agenda harian pemerintahan serta memastikan program wali kota tetap berjalan sesuai rencana.
“Plh hanya menjalankan biasa, tapi kerjanya ekstra dan semua mencatat untuk nanti dilaporkan ke pak wali sebagai pengganti sementara posisi yang sekarang,” tambahnya.
Yang kerap luput diperhatikan, seluruh aktivitas pemerintahan selama masa Plh tetap harus dilaporkan kepada wali kota definitif sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.
Karena itu, Diky menilai jabatan Plh bukan sekadar posisi simbolis, melainkan memiliki tanggung jawab administratif yang cukup besar dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah.