Dapur pesantren untuk MBG menjadi usulan yang mengemuka setelah muncul kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Ketua Umum Gerakan Pengasuh Pesantren Indonesia (GAPPI), KH M Cholil Nafis, menilai pemerintah perlu memanfaatkan dapur mandiri yang telah dimiliki pondok pesantren agar kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara efektif sekaligus mengurangi potensi penyimpangan anggaran.
Usulan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Kiai Cholil, pemerintah perlu mengubah pendekatan pelaksanaan program. Alih-alih membangun sistem baru yang terpusat, pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di lingkungan masyarakat.
Dapur Pesantren Dinilai Siap Mendukung Program MBG
Kiai Cholil menegaskan banyak pondok pesantren telah memiliki dapur mandiri yang selama ini melayani kebutuhan santri setiap hari.
Selain itu, sejumlah lembaga pendidikan keagamaan juga memiliki kantin dan sistem distribusi makanan yang telah berjalan. Karena itu, pemerintah dinilai tidak perlu terlalu fokus pada pembangunan proyek fisik baru.
Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi sesuai tujuan program.
“Kita harus bisa membaca kearifan lokal masing-masing tempat untuk pemenuhan gizinya. Jadi yang menjadi patokan bukan membangunnya, tapi terpenuhi gizinya dari masyarakat kita,” ujar Kiai Cholil.
Dalam konteks tersebut, pemanfaatan dapur pesantren dinilai lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, pola tersebut juga dapat memperkuat partisipasi komunitas lokal dalam pelaksanaan program.
Kasus Dugaan Korupsi Jadi Evaluasi Pelaksanaan Program
Yang menjadi sorotan, usulan tersebut muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Kejaksaan Agung saat ini menangani dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional.
Kiai Cholil menilai kasus tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Menurutnya, pengelolaan program berskala besar memerlukan figur yang memiliki kemampuan sekaligus integritas.
Ia menegaskan jabatan strategis harus diberikan kepada orang yang memahami bidangnya dan memiliki karakter yang bersih.
“Ini menjadi pelajaran kepada pemerintah bahwa dalam segala urusan diserahkan kepada orang yang mampu dan kompeten di bidangnya itu. Selain dia kompeten, dia punya karakter bersih, karakter berjuang,” kata dia.
Ia menambahkan pejabat yang mengelola anggaran besar tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi.
“Bukan karakter hanya mengambil untung, merugikan pada masyarakat. Apalagi ini berkenaan dengan uang besar,” lanjutnya.
Dukungan Penegakan Hukum dan Pemulihan Kepercayaan Publik
Sementara itu, Kiai Cholil mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.
Menurutnya, langkah hukum yang tegas penting untuk menjaga akuntabilitas program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia juga meminta Kejaksaan Agung mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan begitu, proses hukum dapat memberikan kepastian sekaligus efek jera.
Lebih jauh, Kiai Cholil berharap pemerintah mempertimbangkan restrukturisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu opsi yang ia dorong ialah melibatkan dapur-dapur mandiri milik pondok pesantren.
Dalam praktiknya, langkah tersebut dinilai dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia. Selain itu, pola tersebut berpotensi memperkuat pengawasan karena pelaksanaannya berada lebih dekat dengan masyarakat.
Yang patut dicatat, tujuan utama program tetap harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaan program perlu memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima.
Melalui pendekatan tersebut, Kiai Cholil berharap kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis dapat kembali menguat setelah munculnya kasus dugaan korupsi yang kini tengah diproses aparat penegak hukum.