bahasakita.id – Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Keputusan itu didasarkan pada pandangan penyidik bahwa Victor kooperatif dalam pemeriksaan terkait dugaan korupsi perpajakan yang diajukan pada 14 November 2025.
Pernyataan mengenai sikap kooperatif ini menarik untuk ditelaah. Dalam praktik hukum Indonesia, istilah kooperatif sering digunakan secara luas, tetapi jarang memiliki parameter yang dijabarkan secara eksplisit kepada publik.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menyampaikan alasan pencabutan. “Penyidik menganggap kooperatif,” ujarnya. Pernyataan itu membuka ruang diskusi tentang batas linguistik sekaligus batas prosedural dari istilah tersebut.
Dari lima nama yang dicegah, hanya Victor yang statusnya dicabut. Hal ini memunculkan pertanyaan struktural mengenai konsistensi.
Mengapa satu pihak mendapat kelonggaran sementara yang lain tetap dicegah? Dalam sejarah praktik hukum Indonesia, pencekalan berfungsi sebagai alat memastikan ketersediaan saksi.
Pencabutannya biasanya menyesuaikan dinamika penyidikan, tetapi harus dapat dijelaskan secara objektif agar tidak menciptakan tafsir bias.
Anang menegaskan pencekalan sejak awal adalah langkah antisipatif. Ia menyebut seluruh pihak masih berstatus saksi dan penyidikan tetap profesional. “Itu kewenangan penyidik,” katanya.
Namun, publik membutuhkan konteks lebih rinci untuk memahami kriteria evaluasi tersebut.
Kasus ini menyangkut dugaan pengecilan kewajiban pajak perusahaan. Di Indonesia, pajak memegang posisi sentral dalam kontrak sosial antara negara dan masyarakat.
Karena itu, kasus perpajakan selalu menarik perhatian luas. Kejagung mengonfirmasi pencabutan sejak Minggu.
“Benar telah dimintakan pencabutan,” ujar Anang. Publik menilai pernyataan itu perlu diikuti penjelasan mengenai proses analitis penyidik dalam menilai risiko dan kooperatif.
Preseden ini dapat memperkaya atau mengaburkan praktik penegakan hukum. Jika parameter kooperatif tidak diperjelas, ia berpotensi menjadi istilah elastis yang menurunkan prediktabilitas hukum.
Karena itu, penting bagi instansi penegak hukum menyampaikan definisi lebih presisi agar publik memahami basis keputusan. Di tengah tuntutan transparansi, kejelasan semantik dan prosedural adalah dasar kepercayaan. (*)