Demo mahasiswa meluas di lima kota besar pada Senin (15/6/2026) dengan membawa tuntutan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan harga BBM, pengelolaan APBN, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi isu utama dalam gelombang aksi tersebut.
Demo mahasiswa meluas di Jakarta, Majalengka, Palembang, Banjarmasin, dan Balikpapan. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan demonstrasi yang sebelumnya digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia pada Jumat (12/6/2026) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, dengan tajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut.
Secara faktual, aksi lanjutan berlangsung serentak pada Senin (15/6/2026) dengan isu yang lebih luas, mulai dari kenaikan harga BBM hingga evaluasi program-program strategis pemerintah.
Mahasiswa Jakarta Sampaikan Enam Tuntutan
Di Jakarta, empat aksi berlangsung di sejumlah titik, antara lain Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Gedung DPR/MPR RI, dan Jalan Kwitang Raya.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menggelar aksi di depan Istana Negara mulai pukul 10.00 WIB dengan melibatkan lebih dari 200 peserta.
Mahasiswa membawa enam tuntutan utama sebagai berikut.
- Evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Peninjauan program Koperasi Desa Merah Putih.
- Peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian RI.
- Penghentian praktik militerisme dan penguatan supremasi sipil.
- Langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- Peninjauan kebijakan kenaikan harga BBM dan pemenuhan hak pendidikan.
Aksi Serupa Digelar di Empat Daerah
Di Majalengka, aliansi mahasiswa bersama masyarakat menggelar aksi bertajuk #MajalengkaBergerak. Massa menuntut pengurangan pemborosan APBN, evaluasi program MBG, penanganan kenaikan harga BBM, dan perbaikan nilai tukar rupiah.
Palembang menjadi salah satu kota dengan jumlah peserta terbesar. Sekitar 1.000 mahasiswa mengikuti demonstrasi dengan membawa lima tuntutan, termasuk penolakan terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih.
Selain itu, massa juga meminta pemerintah mengatasi kelangkaan BBM, menempatkan TNI dan Polri sesuai fungsi institusinya, serta mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis hak asasi manusia.
Di Balikpapan, Aliansi Balikpapan Bergerak mengawali aksi di Plaza Balikpapan sebelum bergerak menuju Kantor DPRD. Isu utama yang disuarakan ialah kenaikan harga BBM dan evaluasi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan juga berunjuk rasa di Banjarmasin. Mereka menolak revisi Undang-Undang Polri dan meminta pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan pendidikan, terutama di daerah terpencil.
Kenaikan Harga Pertamax Jadi Pemicu Utama
Yang menjadi sorotan, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi pemicu utama demonstrasi di berbagai daerah.
Harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026 atau meningkat sekitar 32 persen.
Mahasiswa menilai kenaikan tersebut semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lesu, melemahnya daya beli, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Selain isu ekonomi, demonstran juga menyoroti dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG. Besarnya anggaran BGN yang mencapai Rp268 triliun pada 2026 turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Pemerintah Hormati Hak Menyampaikan Aspirasi
Menanggapi aksi tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria menyatakan pemerintah menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Di sisi lain, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan telah menginstruksikan perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk peningkatan transparansi dan refocusing anggaran.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan efektivitas perubahan yang telah dilakukan pemerintah sejak aksi massa pada Agustus 2025. Menurutnya, gelombang demonstrasi yang terus berlangsung menunjukkan masih adanya ketidakpuasan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.