bahasakita.id — Respons Zulkifli Hasan dalam podcast CURHAT BANG bersama Denny Sumargo, yang tayang dan dikutip Rabu (3/12/2025), membuka kembali perdebatan lama: sejauh mana kebijakan pembukaan lahan pada 2009–2014 berkontribusi pada kerusakan hutan dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung,” ucapnya. Pernyataan itu menyoroti kecenderungan publik menyederhanakan masalah ekologis menjadi persoalan individu, bukan sistem.
Ia menjelaskan bahwa pada masa itu, tekanan impor pangan membuat negara membutuhkan ruang produksi yang lebih luas. Dalam logika kebijakan publik, penyediaan lahan menjadi kompromi yang tidak sepenuhnya ideal, tetapi diperlukan.
Tesso Nilo dan Makna Kegagalan Pengawasan
Saat membahas Taman Nasional Tesso Nilo, Zulhas menyebut perambahan yang kini mencapai jutaan hektare sebagai warisan persoalan yang tidak mudah dibereskan. Penyesalannya mengarah pada ketidaksinkronan antara otoritas pusat, aparat, dan tekanan sosial di lapangan.
Ia juga mengaitkan dinamika regulasi global, seperti EUDR, dengan tekanan politik terhadap produk primer Indonesia. Di titik ini, lingkungan tampil sebagai medan tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan domestik dan standar internasional.
Bagi Zulhas, kerusakan ekologis adalah hasil akumulasi: kebijakan yang saling tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, berpadu dengan permintaan pasar global. Isu lingkungan bukan persoalan satu nama saja. ***