bahasakita.id — KH Said Aqil Siroj mengingatkan PBNU untuk kembali pada mandat dasar jam’iyah: pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat. Pesan itu ia sampaikan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), setelah konsesi tambang memicu konflik internal dan perdebatan publik.
Dalam pandangannya, keterlibatan PBNU dalam bisnis berisiko bukan hanya persoalan teknis tata kelola, tetapi kerancuan makna: apakah organisasi keagamaan seagung NU harus terseret pada urusan yang menjauhkan dari khittah? “Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan,” kata Kiai Said.
Menguji Makna Kepemimpinan NU
Ia menyebut bahwa konsesi yang awalnya dianggap peluang justru menimbulkan polarisasi kader dan kegaduhan publik. “Konflik melebar. Jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, marwah NU terletak pada integritas keilmuan, ketulusan, dan layanan sosial yang telah diwariskan para pendiri.
Agenda Utama yang Tidak Boleh Tergeser
Ia menegaskan lima risiko ketika jam’iyah terbawa arus kepentingan: konflik internal, polarisasi, citra publik negatif, bisnis berisiko tinggi, dan turunnya prioritas ke sektor pendidikan, dakwah, dan kesehatan.
“Keberkahan NU itu dari amanah dan keilmuan, bukan dari proyek tambang,” tegasnya dalam keterangan Minggu (7/12/2025). (*)