Verifikasi KDKMP menjadi fokus utama Kemendagri dalam mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Proses ini dilakukan secara berjenjang untuk memastikan kesesuaian pembangunan sebelum serah terima.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan verifikasi KDKMP menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan, kondisi fisik, dan kelengkapan administrasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan hal itu saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, proses verifikasi dan validasi akan berlangsung secara berjenjang serta menyeluruh. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Kemendagri Pastikan Kesesuaian Pembangunan KDKMP
Bima menjelaskan hasil verifikasi dan validasi akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dokumen tersebut menjadi syarat sebelum bangunan KDKMP diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan proses tersebut penting agar terdapat kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik bangunan, dan administrasi. Karena itu, Kemendagri menempatkan tahapan ini sebagai bagian penting dalam pengendalian pelaksanaan program.
Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Daerah (Sekda) bertugas sebagai koordinator verifikasi dan validasi di daerah. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dilaporkan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada gubernur serta Menteri Dalam Negeri.
Peran tersebut mengacu pada Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 mengenai pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
Selain pengawasan pembangunan, Kemendagri juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam pelaksanaan Program KDKMP. Namun, fokus utama yang disampaikan dalam rapat adalah memastikan seluruh hasil pembangunan telah memenuhi ketentuan sebelum proses serah terima dilakukan.