Desil DTSEN menjadi sorotan setelah sejumlah warga menilai peringkat kesejahteraannya tidak sesuai kondisi ekonomi, sementara pemerintah menyebut data dapat diperbarui.
Desil DTSEN menjadi sorotan setelah warga menemukan peringkat kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi mereka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis penetapan desil ekonomi.
Data tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan bantuan sosial atau bansos.
Desil DTSEN Mengacu Data Sosial Ekonomi Nasional
DTSEN memuat informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Data itu juga mencantumkan desil atau peringkat kesejahteraan.
Menurut Airlangga, kebijakan bansos kini menggunakan satu basis data melalui DTSEN.
Sementara itu, pemerintah sedang menjalankan survei ekonomi. Hasil survei tersebut nantinya menjadi bagian yang diperhatikan dalam perkembangan data.
Airlangga menegaskan data memiliki sifat dinamis. Karena itu, kondisi ekonomi masyarakat dapat mengalami perubahan dalam pembaruan data.
Warga Bisa Sanggah Data Desil
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut merespons keluhan masyarakat terkait hasil desil.
Ia mengatakan pemutakhiran data berlangsung setiap tiga bulan. Warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat ikut mengajukan sanggahan.
Dalam praktiknya, masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, warga dapat mengajukan sanggahan melalui kelurahan atau desa setempat.
Gus Ipul meminta masyarakat aktif mengikuti proses pemutakhiran. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembaruan data sosial ekonomi.
Perbincangan mengenai desil juga ramai di media sosial. Sejumlah warga membagikan hasil pengecekan data menggunakan NIK melalui laman DTSEN BPS.
Yang jadi sorotan, beberapa warga mengaku memperoleh desil tinggi meski merasa kondisi ekonominya tidak mencerminkan peringkat tersebut.
Dalam salah satu keluhan, seorang warga menyebut ibunya berstatus single parent dengan penghasilan Rp1,4 juta per bulan.
Namun, keluarga tersebut tercatat dalam desil 9. Kondisi itu disebut berpotensi memengaruhi kelanjutan KIP kuliah.
Keluhan lain datang dari warga yang bekerja serabutan. Ia mengaku masuk desil 9 meski kondisi ekonominya dinilai tidak sesuai.
Di sisi lain, pemerintah tetap menempatkan DTSEN sebagai basis data bansos. Pembaruan berkala menjadi mekanisme untuk menyesuaikan informasi masyarakat.
Karena itu, warga yang menilai data ekonominya tidak sesuai memiliki jalur untuk mengajukan sanggahan dan mengikuti pemutakhiran berikutnya.