Jakarta, 13 November 2026 — Pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 berakhir hari ini, Jumat (13/11/2026), sebelum batas 14 November 2026. Pekerja yang lolos verifikasi berhak menerima bantuan Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus pada November–Desember 2026.
Batas akhir pengkinian data BSU 2026 melalui BPJS Ketenagakerjaan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan pembaruan data harus selesai sebelum 14 November 2026.
Pengkinian data dilakukan melalui portal resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Pekerja perlu melengkapi identitas, foto diri, foto KTP, data pribadi, serta rekening bank.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan BSU 2026 disalurkan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dibayarkan sekaligus sebesar Rp900.000.
Pengkinian Data BSU 2026 Hari Ini
Calon penerima BSU 2026 yang belum memperbarui data perlu menyelesaikan proses tersebut hari ini. Pengkinian data bertujuan memastikan identitas, kepesertaan, dan rekening penyaluran bantuan sudah akurat.
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pengkinian data dapat dilakukan secara mandiri melalui portal BSU maupun aplikasi JMO. Pekerja yang data kepesertaannya diurus oleh bagian Human Resources Development (HRD) perusahaan tidak wajib mengulang proses secara mandiri.
Proses pengkinian data mencakup pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, foto diri, foto KTP, kontak aktif, serta informasi rekening bank. Pemilik rekening harus sesuai dengan identitas peserta.
Pekerja perlu memastikan foto diri dan KTP terlihat jelas serta tidak buram. Setelah seluruh data terisi, peserta menekan tombol “Kirim Data” untuk menyelesaikan pengkinian.
Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah
BSU 2026 diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Penerima juga harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Untuk daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat. Batas tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Upah yang menjadi dasar penetapan berasal dari laporan terakhir pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Upah tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
BSU tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Pemerintah menegaskan pekerja tidak perlu mendaftar karena penetapan penerima dilakukan melalui data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan Rp900 Ribu Dibayarkan Sekaligus
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam siaran pers Kemnaker, Kamis (5/11/2026).
Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026. Dana disalurkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Bank Himbara mencakup Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penyaluran menggunakan rekening bank yang telah dilengkapi peserta.
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja menerima BSU pada kuartal IV 2026. Jumlah tersebut masih dapat berubah setelah proses finalisasi data dan verifikasi penerima selesai.
Status Penerima Belum Ditentukan Otomatis
Pengkinian data tidak serta-merta membuat peserta ditetapkan sebagai penerima BSU 2026. Setelah data dari Kementerian Keuangan rampung, Kemnaker akan melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap calon penerima.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan proses BSU masih berada pada tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan. Data final baru dapat ditentukan setelah proses validasi dan verifikasi selesai.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” kata Yassierli, Jumat (13/11/2026).
Pekerja dapat memantau status penerimaan melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id atau menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)” pada aplikasi JMO. Sistem akan menampilkan status verifikasi, penyaluran, dan informasi rekening tujuan bila peserta ditetapkan sebagai penerima.
Indah mengimbau pemberi kerja menyampaikan data pekerja secara akurat. Ketepatan data menjadi faktor penting agar pekerja yang benar-benar memenuhi persyaratan dapat menerima bantuan.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” kata Indah.
Informasi resmi BSU 2026 tersedia melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan pusat layanan Kemnaker di nomor 1500-630. Pekerja diimbau hanya menggunakan kanal resmi agar terhindar dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.
