Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden dengan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang. Ketua MPR Ahmad Muzani menerima surat itu dan menyatakan lembaganya segera memprosesnya di tengah polemik ijazah.
Gibran Mundur dan Menyerahkan Surat di Gedung MPR
Gibran tiba di Gedung MPR sekitar pukul 11.15 WIB dengan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Ia langsung naik ke lantai 7, tempat ruang kerja Ketua MPR berada. Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR menerimanya dalam pertemuan sekitar 20 menit, menurut Antara.
Muzani menjelaskan maksud kedatangan itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan. Menurut dia, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran juga menyampaikan bahwa surat serupa sudah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto.
Percepatan proses menjadi permintaan utama Gibran. "Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," kata Muzani seperti dikutip CNN.
Dalam pertemuan itu, Gibran tidak menguraikan alasan pengunduran dirinya, kata Muzani. Namun, sejumlah media mengaitkan langkah ini dengan polemik ijazah SMA yang ia gunakan saat pencalonan pada Pilpres 2024.
Seusai pertemuan, Gibran tiba di Istana Wakil Presiden. Ratusan relawan menyambutnya di sana, menurut Tribun.
Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Kronologi Gibran Mundur Sejak Awal Pekan
Kabar ini mulai mengemuka pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan selama sekitar dua setengah jam. Di hadapan Presiden, Gibran menyampaikan niat mundur.
Prasetyo membantah informasi bahwa Prabowo menolak niat tersebut. Presiden justru memberi sejumlah saran kepada Gibran, kata dia. Harian Jogja melaporkan Gibran juga meminta kesempatan membuktikan dokumen pendidikannya.
Mensesneg juga menyebut Wakil Presiden tetap bekerja seperti biasa selama proses berjalan. Pada Rabu (11/11/2026), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan Gibran telah mengundurkan diri. Saat itu Muzani mengaku belum melihat surat pengunduran diri, sehingga MPR belum bisa mengambil keputusan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman lebih dulu menyebut Gibran akan menyerahkan surat itu sekitar pukul 11.00 WIB pada Kamis. Antara mencatat pernyataan tersebut dalam rapat di DPR. Okezone mencatat massa memasang poster sindiran di Istana Wakil Presiden pada Selasa.
Redaksi menyandingkan keterangan Antara, CNN, Kumparan, dan Tribun. Seluruhnya menyebut Muzani menerima surat itu pada Kamis (12/11/2026).
Tahapan MPR Mencari Pengganti Wakil Presiden
Pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama, menurut Muzani. Setelah itu, MPR berencana mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.
Lembaga itu memiliki batas waktu 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden pengganti. "Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," ujar Muzani, menurut Kumparan.
MPR juga akan menggelar sidang istimewa untuk menyatakan kekosongan kursi Wakil Presiden, menurut CNN Indonesia.
Presiden Prabowo juga memiliki tenggat 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden. Hitungan itu berlaku sejak MPR mengeluarkan surat permintaan. Pelantikan Wakil Presiden baru kemudian berlangsung dalam sidang paripurna dengan sumpah atau janji di hadapan sidang.
Ketentuan itu bersumber dari Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut mewajibkan MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden dalam waktu paling lama 60 hari sejak kursi kosong. Dua nama calon itu menjadi bahan pemilihan dalam sidang MPR.
Proses Konstitusional Berlanjut Setelah Pengunduran Diri
Joko Widodo, Presiden ke-7 sekaligus ayah Gibran, menyebut jabatan hanya bersifat sementara, menurut Tribunnews.
Perkembangan lanjutan, termasuk keputusan rapat pimpinan MPR dan sikap Presiden atas surat tersebut, akan menjadi penentu tahap berikutnya. Artikel ini memuat informasi per Kamis (12/11/2026) dan terbuka untuk pembaruan.
Dengan penyerahan surat ini, proses selanjutnya berada pada kewenangan lembaga negara sesuai ketentuan konstitusi. Publik kini menantikan hasil rapat pimpinan MPR, jadwal rapat gabungan, dan nama calon Wakil Presiden yang Presiden ajukan.
