bahasakita.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase jeda pada awal Januari 2026. Pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama 1–7 Januari 2026, sebagaimana diumumkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa jeda tersebut diperlukan untuk konsolidasi dapur, penguatan sistem distribusi, penataan sumber daya manusia, serta peningkatan standar keamanan pangan. Keterangan resmi ini disampaikan pada 27 Desember 2025.
BGN menegaskan MBG tidak dihentikan permanen. Distribusi akan kembali dimulai pada 8 Januari 2026. Selama jeda berlangsung, intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan karena terkait fase penting tumbuh kembang anak.
Jika ditarik ke belakang, MBG bermula dari perencanaan anggaran pada 2024. Dalam rapat dengan DPR pada 24 Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 sebagai pendanaan awal. Pemerintah saat itu menekankan pelaksanaan bertahap dan kehati-hatian fiskal.
Langkah kelembagaan diambil pada Agustus 2024 dengan pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden. BGN diberi mandat menyeluruh, dari perumusan kebijakan hingga pengawasan distribusi makanan.
Implementasi dimulai pada 6 Januari 2025. Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi beroperasi di berbagai wilayah. Sepanjang semester pertama 2025, jumlah penerima meningkat dengan penyerapan anggaran besar.
Namun, perluasan cepat tersebut memperlihatkan tantangan struktural. Variasi kapasitas dapur, kualitas pengawasan daerah, dan rantai pasok pangan memengaruhi konsistensi layanan. Paruh kedua 2025 diwarnai laporan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Menjelang akhir tahun, pemerintah mencatat realisasi anggaran MBG telah melampaui Rp50 triliun. Data ini menunjukkan skala besar program sekaligus kompleksitas pengelolaannya.
Penghentian sementara awal 2026 dipandang sebagai penataan ulang agar MBG dapat berlanjut dengan standar keamanan dan kesiapan yang lebih memadai.***