Bahasa Kita – Industri kelapa sawit kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengungkap dugaan manipulasi harga ekspor crude palm oil atau CPO. Wilmar International Group menjadi salah satu perusahaan yang disebut dalam dugaan tersebut.
Dugaan itu berkaitan dengan praktik under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor minyak sawit mentah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada 10 perusahaan eksportir CPO yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor.
Wilmar International Limited pun akhirnya memberikan tanggapan melalui keterbukaan informasi di Bursa Singapura atau SGX.
Wilmar Belum Terima Pemberitahuan Resmi
Wilmar menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelidikan dugaan manipulasi ekspor kelapa sawit tersebut.
“Wilmar ingin mengklarifikasi bahwa kami belum menerima pemberitahuan resmi tentang penyelidikan yang disebutkan dalam artikel tersebut,” tulis perusahaan.
Meski begitu, Wilmar tidak membantah adanya perhatian dari otoritas terhadap aktivitas ekspor perusahaan.
Dalam praktiknya, perusahaan mengaku sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memahami persoalan yang muncul.
“Kami sedang bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memahami kekhawatiran mereka,” lanjut keterangan tersebut.
Wilmar juga memastikan akan memberikan pembaruan kepada investor jika nantinya menerima pemberitahuan resmi mengenai penyelidikan tersebut.
Dugaan Transfer Pricing Jadi Sorotan
Yang jadi sorotan dalam kasus kelapa sawit ini adalah dugaan transfer pricing melalui Singapura.
Purbaya menjelaskan perusahaan eksportir menjual CPO ke trading company di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat.
Menurutnya, harga jual tersebut diduga berbeda jauh dari harga sebenarnya.
Selisih harga bahkan disebut mencapai 50 persen.
“Mungkin lebih ke transfer pricing ya, di sini benar, di sananya salah,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan dokumen ekspor di Indonesia tercatat sesuai ketentuan.
Namun pada kenyataannya, pencatatan saat transit di Singapura disebut tidak sesuai.
Akibatnya, nilai ekspor tercatat lebih rendah dibanding harga sebenarnya.
Kelapa Sawit Jadi Fokus Pemerintah
Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin perusahaan sawit langsung ditutup.
Namun perusahaan yang terbukti melanggar tetap harus memenuhi kewajibannya.
“Dia harus membayar kewajiban sesuai dengan nanti pemeriksaan,” ujar Purbaya.
Ia juga mengungkap data dugaan pelanggaran tersebut sudah berada di pemerintah sejak tiga bulan lalu.
Dalam perkembangan selanjutnya, nama Wilmar dan Musim Mas Group disebut masuk dalam daftar perusahaan yang diperiksa.
Saat ditanya wartawan, Purbaya membenarkan dua nama tersebut.
“Itu dua betul. Dua-duanya betul,” kata Purbaya.
GAPKI Dukung Penegakan Hukum Industri Kelapa Sawit
Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mendukung langkah penegakan hukum.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan proses hukum perlu berjalan jika ada pelanggaran yang terbukti.
“Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran hukum, GAPKI mendukung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Eddy menilai penyelesaian kasus penting untuk menghindari kegaduhan di industri kelapa sawit nasional.
Menurutnya, polemik berkepanjangan dapat merugikan industri sawit Indonesia secara keseluruhan.
Meski demikian, GAPKI mengaku tidak melakukan penyelidikan internal terhadap perusahaan anggota.
Ia menegaskan persoalan tersebut merupakan ranah aparat penegak hukum.