PLTS 100 GW menjadi program strategis pemerintah untuk memperkuat energi hijau sekaligus mendukung pengembangan kecerdasan buatan, industri baterai, dan hilirisasi manufaktur sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Program PLTS 100 GW menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW) dapat selesai dalam waktu dua tahun.
Menurut Airlangga, proyek tersebut bukan hanya bertujuan menambah pasokan listrik ramah lingkungan. Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur energi hijau sebagai fondasi bagi pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hilirisasi industri, hingga manufaktur berkelanjutan.
PLTS 100 GW Dukung Hilirisasi dan Transisi Energi Nasional
Airlangga menjelaskan kebutuhan energi hijau terus meningkat seiring berkembangnya industri berbasis teknologi tinggi. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan panel surya berskala besar untuk memenuhi kebutuhan listrik sektor industri masa depan.
Selain itu, pasokan listrik dari PLTS akan menopang pengembangan ekosistem baterai elektrik yang investasinya telah dipersiapkan di sejumlah kawasan industri. Lokasi tersebut meliputi Kendal, Jawa Tengah, serta beberapa kawasan di Jawa Timur.
Dalam praktiknya, ekosistem baterai tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik. Pemerintah juga menyiapkan kapasitas penyimpanan energi melalui battery storage system yang terintegrasi dengan pembangkit listrik tenaga surya.
Airlangga menegaskan energi hijau menjadi faktor penting bagi perkembangan AI, produksi baja hijau, industri pemurnian ramah lingkungan, hingga berbagai produk konsumen berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan PLTS diproyeksikan menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi baru.
Sementara itu, pemerintah juga menyusun langkah lanjutan dalam transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Saat ini, studi kelayakan untuk penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR) masih berlangsung.
Dalam proses tersebut, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat, Mitsubishi dari Jepang, serta mempelajari operasional PLTN di Kanada. Menurut Airlangga, teknologi SMR dipilih sebagai tahap awal karena memiliki skala lebih kecil sehingga dapat menjadi bagian dari uji keamanan sebelum pengembangan yang lebih luas.
Yang menjadi sorotan, pemerintah masih menunggu persetujuan dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Airlangga mengatakan pendekatan bertahap tersebut dipilih untuk memastikan operasional reaktor berjalan aman sekaligus mengurangi kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap pengembangan energi nuklir di Indonesia.