Ketua BEM UBK Muhammad Abdimaludin dinonaktifkan setelah mengaku menerima uang Rp20 juta menjelang aksi mahasiswa. Rektorat Universitas Bung Karno kini membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.
Ketua BEM UBK Muhammad Abdimaludin resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK). Keputusan itu diambil setelah yang bersangkutan mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta menjelang aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026.
Wakil Rektor III UBK Daniel Panda menyatakan kampus telah mengambil langkah awal dengan menonaktifkan Abdimaludin hingga proses investigasi selesai.
Menurut Daniel, keputusan tersebut mengikuti arahan rektorat untuk menjaga objektivitas pemeriksaan yang tengah berjalan.
Rektorat UBK Bentuk Tim Investigasi
Selain menonaktifkan Ketua BEM FH, pihak kampus juga membentuk tim investigasi guna mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Daniel menjelaskan universitas akan melibatkan Komisi Etik dalam proses pemeriksaan. Tim itu akan meminta keterangan dari sejumlah mahasiswa dan pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.
Selain itu, kampus berupaya memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku di lingkungan akademik.
“Hari ini, sesuai dengan pernyataan Ibu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi ini selesai,” kata Daniel.
Pengakuan Menerima Uang Rp20 Juta
Dalam pemeriksaan awal, Abdimaludin mengaku menerima uang Rp20 juta dari seorang oknum alumni menjelang aksi mahasiswa.
Berdasarkan pengakuannya, uang tersebut diberikan pada Senin dini hari sebelum demonstrasi berlangsung.
Yang jadi sorotan, pemberian uang itu dikaitkan dengan permintaan agar mahasiswa tidak menggelar aksi di sekitar Istana dan mengalihkan lokasi demonstrasi ke Gedung DPR RI.
Namun, menurut keterangan yang diterima pihak kampus, mahasiswa tetap melaksanakan aksi menuju kawasan Istana meski uang tersebut telah diterima.
“Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta,” ujar Daniel.
Uang Disebut Mengalir ke Sejumlah Mahasiswa
Fakta lain yang muncul dalam pemeriksaan awal ialah pengakuan bahwa uang tersebut tidak hanya diterima oleh satu orang.
Menurut Daniel, Abdimaludin mengaku menyerahkan sebagian dana kepada sejumlah mahasiswa. Mereka berasal dari kepengurusan BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi.
Meski begitu, pihak kampus belum mengambil kesimpulan akhir. Karena itu, universitas akan melakukan verifikasi melalui pemeriksaan saksi dan pihak terkait.
Dalam konteks tersebut, rektorat menilai proses klarifikasi menjadi langkah penting sebelum menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang terbukti melanggar aturan kampus.
Sikap Resmi Universitas Bung Karno
Sementara itu, Rektor UBK Sri Mumpuni Ngesti Rahaju menyampaikan sembilan poin sikap resmi universitas terkait polemik yang berkembang.
UBK menegaskan kehadiran mahasiswa dalam pertemuan dengan Wakil Presiden merupakan inisiatif sejumlah BEM fakultas dan tidak berasal dari mandat kampus.
Selain itu, universitas menyatakan tetap menghormati kebebasan mahasiswa menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat.
UBK juga menolak campur tangan pihak luar yang berupaya memanfaatkan gerakan mahasiswa. Di sisi lain, kampus berkomitmen menjaga integritas akademik serta menindak setiap pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku.
Yang perlu digarisbawahi, universitas meminta masyarakat dan media tidak melakukan generalisasi terhadap seluruh mahasiswa UBK. Kampus menegaskan ribuan mahasiswa tetap aktif menjalankan kegiatan akademik dan berbagai aktivitas positif lainnya.