Bahasa Kita – Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 21 Juni 2026.
Operasi tersebut berlangsung selama 14 hari dengan fokus meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya.
Yang jadi sorotan, penegakan hukum menjadi prioritas utama dalam Operasi Patuh tahun ini dengan dukungan tilang elektronik atau ETLE.
Operasi Patuh 2026 Fokus Penegakan Hukum
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan Operasi Patuh 2026 diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Selanjutnya, polisi akan menjalankan kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum secara bersamaan.
“Operasi Patuh 2026 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” ujar Agus.
Menurutnya, penegakan hukum mendapat porsi terbesar dalam pelaksanaan operasi tahun ini.
Secara faktual, komposisi penindakan terdiri dari 60 persen ETLE, 30 persen Non-ETLE, dan 10 persen teguran simpatik.
Dalam konteks tersebut, petugas juga tetap melakukan penindakan manual terhadap pelanggaran tertentu.
Pelanggaran yang Jadi Target Operasi Patuh 2026
Korlantas Polri menargetkan 13 jenis pelanggaran selama Operasi Patuh 2026.
Pelanggaran tersebut dinilai berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
- Menggunakan ponsel saat berkendara
- Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang
- Tidak menggunakan helm SNI
- Tidak memakai sabuk pengaman
- Melawan arus lalu lintas
- Melebihi batas kecepatan
- Kendaraan tanpa TNKB atau pelat nomor
- Melanggar marka atau rambu lalu lintas
- Menerobos lampu merah
- Menerobos jalur busway
- Parkir tidak pada tempatnya
- Menggunakan knalpot brong
- Kendaraan tidak sesuai spesifikasi keselamatan
Operasi Patuh 2026 digelar mulai 8-21 Juni di seluruh Indonesia. Polisi incar pelanggaran lalu lintas prioritas.
Di sisi lain, polisi juga akan menindak kendaraan yang menggunakan pelat nomor modifikasi.
Selain itu, pelanggaran yang belum dapat dideteksi ETLE tetap menjadi perhatian petugas di lapangan.
Penindakan Manual Tetap Berlaku
Korlantas memastikan penegakan hukum Non-ETLE tetap dijalankan selama operasi berlangsung.
Dalam praktiknya, langkah tersebut dilakukan untuk menjangkau daerah yang belum memiliki perangkat ETLE.
“Penegakan hukum Non-ETLE juga bertujuan mengakomodasi wilayah yang belum memiliki perangkat ETLE,” jelas Agus.
Karena itu, operasi dapat berjalan lebih menyeluruh di seluruh Indonesia.
Yang menarik, jenis pelanggaran prioritas bisa berbeda di setiap daerah.
Polisi akan menyesuaikan penindakan berdasarkan analisis kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah masing-masing.
Korlantas Ingin Keselamatan Jadi Budaya
Korlantas berharap masyarakat menjadikan keselamatan berkendara sebagai kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan menjadi budaya di jalan raya.
Dengan kata lain, Operasi Patuh 2026 tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran pengguna jalan.
Dampaknya, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat ditekan selama periode operasi berlangsung.