Bahasa Kita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memberi perhatian terhadap anggaran program Sekolah Rakyat setelah muncul polemik pengadaan sepatu siswa senilai Rp27 miliar. Pengawasan dilakukan karena program tersebut dinilai memiliki potensi risiko penyimpangan akibat besarnya nilai anggaran.
Sorotan publik muncul setelah beredar informasi harga sepatu siswa mencapai Rp700 ribu per pasang. Polemik itu kemudian berkembang menjadi perhatian terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama jajaran Kemensos akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (8/5/2026). Pertemuan dilakukan untuk berkonsultasi mengenai tata kelola pengadaan program Sekolah Rakyat tahun 2026.
“Kami melakukan konsultasi, audiensi, sekaligus memberikan informasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujar Gus Ipul.
Dalam audiensi tersebut, Kemensos hadir bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekretaris Jenderal, para direktur jenderal, hingga pejabat eselon II yang menangani pengadaan barang dan jasa.
KPK Nilai Anggaran Besar Rawan Penyimpangan
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan pengawasan dilakukan tidak hanya pada proses pengadaan sepatu. KPK juga memantau keseluruhan tata kelola program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program dengan nilai anggaran besar memerlukan mitigasi sejak tahap awal agar tidak memunculkan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Karena anggarannya besar, rawan korupsi. Tapi KPK masuknya tidak hanya dalam pengadaan, melainkan secara keseluruhan,” ujar Aminudin.
Ia menjelaskan pengawasan mencakup regulasi, sistem tender, pelaksanaan program, hingga implementasi bantuan pendidikan kepada siswa. Dalam praktiknya, KPK masih berada pada tahap awal kajian dan belum mengeluarkan temuan akhir.
“Pada saatnya lima atau enam bulan nanti temuannya akan disampaikan,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan audiensi bersama Kemensos merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam program sosial pemerintah.
“Kami melakukan diskusi terkait dengan program Sekolah Rakyat, khususnya bagaimana ke depannya melakukan mitigasi-mitigasi adanya potensi penyimpangan,” ujarnya.
Kemensos Jelaskan Mekanisme Pengadaan Sepatu
Di tengah sorotan anggaran, Kemensos menegaskan angka Rp700 ribu bukan harga pembelian akhir sepatu siswa. Gus Ipul menjelaskan nominal tersebut hanya pagu anggaran dalam proses pengadaan.
Menurutnya, harga realisasi pengadaan berada di angka Rp640 ribu atau lebih rendah dari pagu yang ditetapkan pemerintah.
“Jadi sepatu siswa, pagunya Rp700 ribu, harga realisasinya Rp640 ribu,” kata Gus Ipul.
Ia juga menjelaskan setiap siswa Sekolah Rakyat menerima empat jenis sepatu berbeda, yakni sepatu olahraga, PDH, PDL, dan sepatu harian. Selain itu, paket pengadaan juga telah termasuk kaus kaki.
Kemensos Klaim Tidak Ada Intervensi Pengadaan
Gus Ipul menegaskan proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah. Penanggung jawab teknis disebut berada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kelompok kerja pengadaan.
Di sisi lain, ia memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial tidak akan mencampuri proses pengadaan barang dan jasa.
“Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip,” ujarnya.
Ia menambahkan seluruh proses pengadaan dapat diaudit serta diawasi publik maupun lembaga pemeriksa negara. Menurutnya, pengawasan menjadi penting karena program sosial pemerintah akan terus berkembang dengan nilai anggaran yang lebih besar.