Bahasa Kita – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melantik dan mengukuhkan A.H. Bimo Suryono sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026-2031 di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026). Dalam pelantikan tersebut, Wakapolri turut menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penguatan hubungan organisasi KBPP Polri dengan institusi kepolisian.
Komjen Dedi mengatakan KBPP Polri memiliki hubungan yang sangat erat dengan Polri sebagai organisasi induk. Karena itu, komunikasi antara pengurus pusat, daerah, dan institusi kepolisian akan diperkuat dalam periode kepengurusan baru.
“Hubungan darah sangat kuat dengan organisasi induk Polri. Ke depannya, kita akan membuka ruang komunikasi yang lebih intens lagi baik kepengurusan pusat maupun daerah,” ujar Dedi dalam keterangannya.
Wakapolri Dorong Digitalisasi Pendataan KBPP Polri
Dalam kesempatan itu, Wakapolri juga menyoroti pentingnya digitalisasi pendataan anggota keluarga besar Polri di seluruh Indonesia. Menurutnya, organisasi modern membutuhkan sistem data yang kuat agar pembinaan berjalan lebih efektif.
Komjen Dedi menegaskan Polri siap membantu proses digitalisasi pendataan putra-putri anggota Polri, termasuk melibatkan sejumlah unsur di internal kepolisian.
“Kami akan membantu sistem digitalisasi pendataan putra putri Polri di seluruh daerah. Bukan hanya Binmas, tapi juga SDM dilibatkan,” katanya.
Ia menjelaskan organisasi modern harus dibangun dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta integritas yang baik. Dalam praktiknya, digitalisasi data dianggap menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat jaringan organisasi hingga ke daerah.
Tak hanya itu, penguatan data juga dinilai penting untuk memperluas komunikasi antara KBPP Polri dengan anggota keluarga Polri yang sudah memasuki masa purnatugas.
Ketum KBPP Polri Minta Dukungan Pendataan Anggota Purnatugas
Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri periode 2026-2031 A.H. Bimo Suryono meminta dukungan Polri dalam proses pendataan keluarga anggota Polri yang sudah pensiun.
Menurut Bimo, proses pendataan terhadap keluarga anggota aktif relatif lebih mudah dibandingkan anggota yang sudah purnatugas. Karena itu, ia berharap jaringan Bhabinkamtibmas di seluruh daerah dapat membantu proses tersebut.
“Kalau mencatat anak anggota Polri aktif itu tidak terlalu sulit. Tetapi mencatat anggota Polri yang sudah purna, putra-putrinya, kami mohon kerja sama untuk didata melalui Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Bimo.
Di sisi lain, Bimo juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan Wakapolri yang selama ini memberikan arahan kepada KBPP Polri. Ia menegaskan organisasinya siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.
“Kita dukung pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Menurut Bimo, KBPP Polri bukan sekadar organisasi mitra, melainkan bagian yang lahir dari institusi Polri itu sendiri. Karena itu, koordinasi dan hubungan kelembagaan dinilai perlu terus diperkuat agar organisasi tetap berjalan selaras dengan arah pembinaan Polri.
KBPP Polri Disebut Bagian dari Organisasi Induk
Bimo juga menegaskan KBPP Polri memiliki keterikatan historis dengan institusi kepolisian karena organisasi tersebut dibentuk langsung oleh Polri.
“Organisasi ini didirikan oleh Polri, dan sudah dicetuskan beberapa kali oleh pimpinan Polri, bahwa kita bukan sekadar mitra tetapi merupakan bagian dari Polri itu sendiri,” jelasnya.
Yang jadi sorotan dalam pelantikan kali ini adalah fokus pengurus baru terhadap penguatan sistem organisasi berbasis data dan digitalisasi. Pada saat bersamaan, Polri juga membuka peluang komunikasi lebih luas dengan pengurus KBPP Polri di tingkat pusat maupun daerah guna memperkuat pembinaan organisasi ke depan.