Bahasa Kita – Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah isu perebutan izin tambang di internal PBNU. Menurutnya, informasi yang beredar mengenai konflik pengelolaan tambang bukan sekadar kabar palsu, tetapi sudah masuk kategori informasi menyesatkan.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul dalam siniar Gaspol Kompas.com yang ditayangkan Kamis 7 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan seluruh proses pengurusan izin tambang dilakukan berdasarkan keputusan organisasi melalui mekanisme rapat PBNU.
“Tapi kalau ditanya tambang karena disebut-sebut ini katanya ada rebutan tambang, terus terang ini berita yang menyesatkan,” ucap Gus Ipul.
Menurutnya, izin tambang yang diberikan pemerintah merupakan aset organisasi Nahdlatul Ulama, bukan aset pribadi individu tertentu. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya disebut harus dipertanggungjawabkan secara organisasi.
Gus Ipul Sebut Pengelolaan Tambang PBNU Sudah Diputuskan Organisasi
Gus Ipul menjelaskan, seluruh proses penunjukan perusahaan pengelola konsesi tambang telah melalui tahapan panjang di lingkungan PBNU. Ia juga membantah isu adanya pergantian pengusaha pengelola tambang oleh pemerintah.
Menurutnya, keputusan terkait perusahaan pengelola tidak didasarkan pada kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, seluruh kebijakan disebut telah dibahas melalui mekanisme internal organisasi.
Yang jadi sorotan, perusahaan pengelola tambang tersebut disebut dipimpin langsung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai direktur utama. Sementara mayoritas saham perusahaan dimiliki koperasi PBNU.
“Dan koperasi ini ketuanya Gus Yahya. Jadi ketuanya pemilik saham terbesar Gus Yahya, direktur utamanya Gus Yahya, Ketua Umumnya Gus Yahya, terus gimana mau ngerebut dari mana?” kata Gus Ipul.
Di sisi lain, ia menegaskan seluruh kebijakan perusahaan, termasuk kerja sama dengan investor, menjadi tanggung jawab direktur utama perusahaan. Artinya, proses pengambilan keputusan disebut berada dalam struktur resmi perusahaan dan organisasi.
PBNU Tegaskan Aset Tambang untuk Kepentingan Organisasi
Dalam penjelasannya, Gus Ipul juga menanggapi pernyataan Ketua PBNU Ulil Absar Abdala yang sebelumnya menyinggung adanya perebutan izin tambang sebagai latar belakang renggangnya hubungan Gus Yahya dan Gus Ipul.
Ia mempertanyakan dasar informasi tersebut sekaligus meminta bukti terkait isu perebutan pengelolaan tambang di internal PBNU.
“Saya juga pengen tanya mana dokumennya itu kalau kita ada perebutan. Terus kalau direbut itu manfaatnya apa untuk kita,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Gus Ipul menegaskan pihaknya memiliki dokumen dan bukti terkait tata kelola aset tambang tersebut. Menurutnya, keuntungan yang nantinya dihasilkan dari pengelolaan tambang akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan organisasi Nahdlatul Ulama.
Dalam sudut pandang ini, isu mengenai perebutan tambang disebut tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan yang sudah ditetapkan organisasi. Sebab seluruh proses pengelolaan diklaim berjalan dalam struktur resmi PBNU.
“Kami punya bukti-bukti yang cukup kuat dokumen-dokumen yang cukup kuat bagaimana aset ini nanti kalau sudah berproduksi dan kemudian ada keuntungan harus diberikan sepenuhnya untuk kepentingan Jam’iyah,” tandasnya.