Bahasa Kita – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat arah kebijakan organisasi melalui modernisasi layanan dan penguatan sistem peringatan dini nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional BMKG 2026 di Yogyakarta. Forum tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas pembangunan dan penganggaran BMKG tahun 2027.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan Rakornas yang berlangsung pada 10 hingga 12 Mei 2026 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan organisasi menghadapi tantangan nasional dan global.
“Rakornas menjadi forum penting dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran BMKG tahun 2027,” kata Faisal dalam pembukaan Rakornas BMKG 2026.
Dalam konteks tersebut, BMKG menargetkan penguatan infrastruktur layanan dan sistem peringatan dini di berbagai wilayah Indonesia.
BMKG Fokus pada Modernisasi dan Infrastruktur Layanan
Faisal menegaskan fokus BMKG ke depan tidak hanya menjaga keberlangsungan layanan meteorologi dan klimatologi. Menurutnya, BMKG juga harus berkembang menjadi lembaga yang modern, tangguh, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Yang jadi sorotan, Rakornas tahun ini berlangsung bersamaan dengan periode Midterm Review RPJMN 2025-2029. Kondisi itu membuat BMKG perlu mengevaluasi program dan menyusun prioritas secara lebih terukur.
“Kita harus berani melihat tantangan secara objektif, holistik, dan komprehensif,” ujarnya.
Dalam praktiknya, pembangunan sistem peringatan dini menjadi salah satu prioritas utama yang dibahas dalam Rakornas BMKG 2026.
Tak hanya itu, modernisasi peralatan observasi dan penguatan kepemimpinan organisasi juga menjadi bagian penting dalam pembahasan forum tersebut.
Peran BMKG Meluas ke Banyak Sektor Strategis
Di sisi lain, Faisal menjelaskan peran BMKG kini semakin luas dalam mendukung pembangunan nasional.
Layanan BMKG tidak hanya berkaitan dengan mitigasi kebencanaan. Pada praktiknya, data dan informasi BMKG juga digunakan dalam sektor pangan, energi, transportasi, pertanian, sumber daya air, hingga pariwisata.
Yang menarik, BMKG juga menyoroti potensi tantangan musim kemarau 2026 yang diperkirakan memerlukan kesiapan informasi cuaca dan iklim yang lebih presisi.
Untuk itu, BMKG dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, responsif, dan dapat diandalkan pemerintah maupun masyarakat.
“Tanggung jawab yang kita emban adalah tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Faisal.
Dalam perkembangan selanjutnya, BMKG menilai penguatan layanan informasi menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan nasional.
Rakornas BMKG 2026 Beri Penghargaan dan Penguatan Organisasi
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi, BMKG memberikan penghargaan kepada sejumlah Unit Pelaksana Teknis atau UPT berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Predikat WBBM diberikan kepada Stasiun Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Stasiun Klimatologi Bengkulu.
Sementara itu, predikat WBK diberikan kepada Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dan Stasiun Meteorologi Juanda.
Tak berhenti di situ, BMKG juga memberikan penghargaan kepada unit kerja terbaik dalam pengelolaan arsip dinamis serta peningkatan kelas sejumlah UPT.
Rakornas BMKG 2026 diikuti sekitar 480 peserta dari pejabat pusat, kepala balai wilayah, kepala UPT provinsi, hingga pengurus Dharma Wanita Persatuan BMKG.
Pada sisi yang sama, Rakornas tahun ini juga diisi pelantikan tiga pejabat Eselon II sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan teknis dan manajerial di lingkungan BMKG.