Bahasa Kita – Wacana memasukkan bahasa Prancis ke kurikulum sekolah mendapat sorotan dari PDI Perjuangan. Partai tersebut meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menentukan kebijakan bahasa asing dalam dunia pendidikan.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai keputusan terkait bahasa asing wajib di sekolah harus melalui kajian mendalam.
Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong bahasa Prancis dipelajari di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia.
Sebelumnya, Prabowo juga sempat menginstruksikan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah saat menerima Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Jakarta.
Menurut Djarot, kebijakan pendidikan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan kunjungan kepala negara ke negara tertentu.
“Tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan Bahasa Prancis,” kata Djarot.
Bahasa Asing Dinilai Harus Lewat Kajian Pendidikan
Djarot menegaskan bahasa Prancis memang penting dipelajari. Namun pemerintah tetap perlu menentukan prioritas bahasa asing berdasarkan kebutuhan nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji bahasa mana yang wajib dan mana yang bersifat pilihan.
Ia mencontohkan bahasa Inggris bisa menjadi mata pelajaran wajib karena kebutuhan global.
Sementara itu, bahasa lain seperti Prancis, Mandarin, Jepang, Belanda, Spanyol, dan Portugis dapat menjadi pilihan.
“Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Djarot meminta pemerintah mendengar kebutuhan dari bawah sebelum mengambil keputusan.
Yang jadi sorotan, ia menilai pola pengambilan kebijakan selama ini terlalu bertumpu pada instruksi dari atas.
PDIP Soroti Kebijakan yang Bersifat Satu Komando
Djarot kemudian menyinggung pola kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu sentralistik.
Ia mengatakan keputusan penting seharusnya tidak hanya bergantung pada arahan presiden.
Menurutnya, pemerintah daerah dan institusi terkait perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.
“Kita harus juga mengubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas,” kata dia.
Djarot lalu memberikan contoh program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai terkesan dipaksakan.
Menurutnya, konsep koperasi semestinya tumbuh dari kebutuhan masyarakat, bukan instruksi dari pusat.
Di sisi lain, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani anggaran pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Djarot juga mengingatkan risiko alih fungsi lahan akibat pembangunan gerai koperasi.
Prabowo Dorong Bahasa Prancis di Sekolah Indonesia
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hubungan Indonesia dan Prancis terus berkembang di berbagai bidang.
Pernyataan itu disampaikan saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.
Menurut Prabowo, kerja sama kedua negara berjalan baik dalam bidang pertahanan, pendidikan, sains, dan teknologi.
“Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi,” ujar Prabowo.
Dalam perkembangan selanjutnya, Prabowo mengungkapkan dirinya telah menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk melihat perkembangan dunia ke depan.
Yang kerap luput diperhatikan, pernyataan itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai arah kebijakan bahasa asing di sistem pendidikan nasional.