Bahasa Kita – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kebijakan terbaru, BGN mewajibkan setiap SPPG memberikan layanan kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B sebagai syarat keberlanjutan operasional.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan yang dilakukan BGN terhadap ribuan SPPG di seluruh Indonesia. Selain memantau kualitas makanan, lembaga tersebut kini fokus memastikan kelompok rentan benar-benar menerima manfaat program.
SPPG Wajib Layani Kelompok 3B
BGN menegaskan setiap SPPG harus mendistribusikan Makan Bergizi Gratis kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B. Kelompok ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurut BGN, kewajiban tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, setiap SPPG harus mampu menunjukkan data distribusi yang dapat diverifikasi.
Yang perlu digarisbawahi, ketentuan ini berlaku secara nasional dan menjadi bagian dari standar yang wajib dipenuhi seluruh mitra pelaksana.
Ancaman Suspend Tambahan Mulai Diberlakukan
Dalam perkembangan terbaru, BGN menyatakan jumlah SPPG yang berstatus suspend masih berpotensi bertambah. Hal itu berlaku bagi dapur MBG yang belum mampu memenuhi kewajiban layanan kepada kelompok 3B.
Apabila hingga batas waktu yang ditentukan SPPG tidak dapat menunjukkan data penyaluran manfaat kepada kelompok sasaran tersebut, maka status suspend dapat langsung diterapkan.
Selain kehilangan insentif, kepala SPPG yang tidak memenuhi ketentuan juga berisiko menerima peringatan keras dari BGN.
Dengan kata lain, evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada realisasi manfaat program kepada masyarakat yang menjadi prioritas.
Evaluasi Dilakukan Secara Berkelanjutan
BGN menjelaskan bahwa pengawasan terhadap SPPG dilakukan melalui berbagai mekanisme. Di antaranya laporan masyarakat, masukan pemerintah daerah, inspeksi mendadak, serta pemeriksaan terhadap kepatuhan pada petunjuk teknis.
Selain itu, lembaga tersebut terus memantau kualitas tata kelola operasional di setiap dapur MBG.
Faktanya, sejak Program Makan Bergizi Gratis dimulai pada Januari 2025 hingga Mei 2026, ribuan SPPG telah menjalani proses suspend karena berbagai pelanggaran.
Namun, sebagian besar berhasil kembali beroperasi setelah melakukan pembenahan sesuai standar yang ditetapkan.
Berbagai Pelanggaran Masih Menjadi Sorotan
Dalam praktiknya, suspend dapat dijatuhkan karena sejumlah pelanggaran yang memengaruhi kualitas layanan maupun keamanan pangan.
- Makanan menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare dan muntah.
- Penggunaan anggaran bahan baku tidak sesuai ketentuan.
- Ditemukan praktik mark up harga bahan baku.
- Bangunan dapur tidak memenuhi petunjuk teknis.
- Belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
- Belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- Peralatan dapur tidak sesuai standar.
- Manajemen operasional dinilai buruk.
Tak hanya itu, konflik internal antara mitra dan yayasan juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kelancaran operasional SPPG.
BGN Fokus pada Kualitas dan Keamanan Program
Menurut BGN, langkah pengawasan yang lebih ketat bertujuan menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan setiap penerima manfaat memperoleh layanan yang sesuai standar.
Sementara itu, pemenuhan kebutuhan kelompok 3B menjadi salah satu fokus utama karena kelompok tersebut memiliki kebutuhan gizi yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya.
Akibatnya, SPPG yang belum memenuhi kewajiban baru harus segera melakukan penyesuaian agar tidak terkena sanksi suspend. Di sisi lain, evaluasi berkala akan terus berlangsung sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.