Anggaran Kementerian HAM menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR. Menteri HAM Natalius Pigai mengaku kecewa karena kementeriannya dinilai belum mendapat apresiasi meski telah menunjukkan berbagai capaian kinerja.
Anggaran Kementerian HAM tahun 2027 menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi XIII DPR RI, Rabu (10/6/2026). Dalam forum tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan keresahannya terkait minimnya apresiasi terhadap kinerja kementerian yang dipimpinnya.
Pigai menilai Kementerian HAM telah menunjukkan berbagai capaian sejak berdiri. Namun, menurutnya, hasil kerja tersebut belum mendapatkan pengakuan yang memadai.
“Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi,” kata Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR.
Pernyataan tersebut muncul saat pembahasan mengenai kebutuhan anggaran kementerian untuk tahun mendatang. Pada saat yang sama, sejumlah anggota DPR memberikan catatan terhadap usulan anggaran yang diajukan.
Yang jadi sorotan, diskusi tidak hanya membahas besaran anggaran, tetapi juga menyangkut arah penggunaan dana yang diajukan Kementerian HAM.
Komisi XIII Kritik Fokus Usulan Anggaran
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai usulan anggaran yang disampaikan Kementerian HAM masih perlu penyempurnaan.
Menurutnya, sejumlah program yang diajukan masih berorientasi pada kebutuhan internal kementerian. Sementara itu, rincian program yang langsung menyentuh pelayanan publik dan isu hak asasi manusia dinilai belum terlihat secara jelas.
Willy menegaskan DPR pada prinsipnya mendukung penguatan kelembagaan Kementerian HAM. Namun, dukungan tersebut perlu dibarengi dengan program yang memiliki sasaran dan manfaat yang terukur.
“Jangan pelayanan ke dalam dulu, tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar. Begitu, kita dukung semua,” ujar Willy.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak anggota Komisi XIII memiliki perhatian besar terhadap isu hak asasi manusia.
Karena itu, DPR ingin memastikan setiap anggaran yang diajukan benar-benar memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat.
Kementerian HAM Ajukan Anggaran Rp3,9 Triliun
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri HAM Mugiyanto memaparkan kebutuhan anggaran kementerian untuk tahun 2027.
Kementerian HAM mengusulkan anggaran sebesar Rp3,9 triliun guna mendukung berbagai program yang direncanakan.
Namun, Kementerian Keuangan menetapkan pagu indikatif sebesar Rp728 miliar.
Jumlah tersebut hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran tahun 2026 yang berada pada angka Rp718 miliar.
Perbedaan antara kebutuhan anggaran dan pagu indikatif menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat kerja tersebut.
Menurut Mugiyanto, anggaran yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program kementerian.
Karena itu, pihaknya berharap mendapat dukungan dari DPR dalam proses pembahasan anggaran berikutnya.
Kementerian HAM Harap Dukungan DPR
Mengacu pada kebutuhan program yang telah dirancang, Kementerian HAM berharap Komisi XIII dapat membantu memperjuangkan tambahan anggaran.
Mugiyanto menilai dukungan legislatif menjadi faktor penting agar sejumlah agenda kementerian dapat berjalan sesuai target.
“Jadi kami berharap supaya Komisi XIII memberikan dukungan kepada kita supaya kebutuhan kami bisa dipenuhi,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, pembahasan anggaran masih akan berlanjut pada tahapan berikutnya. DPR dan pemerintah akan kembali mencermati berbagai kebutuhan program sebelum menentukan besaran anggaran final.
Yang menarik, diskusi mengenai anggaran kali ini juga memperlihatkan dinamika antara kebutuhan penguatan kelembagaan dan tuntutan agar program-program hak asasi manusia lebih terasa manfaatnya bagi publik.
Selain itu, pernyataan Pigai mengenai apresiasi terhadap kinerja kementerian menjadi bagian yang turut menyita perhatian dalam rapat kerja tersebut.
Di sisi lain, Komisi XIII tetap menegaskan dukungannya terhadap penguatan isu hak asasi manusia. Namun, DPR meminta agar setiap usulan anggaran memiliki arah program yang lebih jelas dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.