Kasus korupsi MBG kembali menjadi perhatian setelah tersangka Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Sejumlah pejabat, anggota DPR, hingga tokoh pemerintah langsung membantah dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tata kelola program Makan Bergizi Gratis tersebut.
Kasus korupsi MBG memasuki babak baru setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan kesediaannya menjadi Justice Collaborator (JC).
Langkah itu memicu perhatian luas karena kuasa hukum Sony menyebut terdapat puluhan nama yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.
Namun, hingga kini sejumlah pihak yang namanya beredar langsung memberikan bantahan tegas.
Mereka menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator
Perkembangan terbaru muncul setelah Sony Sonjaya mengajukan status Justice Collaborator kepada penegak hukum.
Status tersebut memungkinkan seorang tersangka memperoleh perlindungan tertentu apabila membantu mengungkap keterlibatan pihak lain dalam suatu perkara.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyatakan terdapat 26 nama yang sudah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Menurutnya, daftar tersebut berasal dari berbagai unsur.
“Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Paling banyak legislatif. Total sementara 26 nama dan kemungkinan bertambah,” ujar Krisna.
Meski begitu, ia tidak mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud kepada publik.
Karena itu, spekulasi pun berkembang di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Partai Demokrat Tegaskan Tidak Ada Kaitan
Salah satu pihak yang memberikan klarifikasi adalah Partai Demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memiliki hubungan dengan Sony Sonjaya.
Menurutnya, AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan mantan Wakil Kepala BGN tersebut.
Selain itu, Herzaky juga menegaskan AHY tidak pernah mengusulkan ataupun meminta dukungan terkait proyek MBG.
“AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya,” katanya.
Dengan demikian, Demokrat menolak seluruh dugaan yang mengaitkan partainya dengan perkara tersebut.
Anggota DPR Bantah Kabar yang Beredar
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga memberikan klarifikasi.
Ia membantah informasi yang menyebut dirinya ataupun anggota Komisi IX DPR terlibat dalam kasus korupsi MBG.
Menurut Yahya, kabar tersebut tidak benar dan hanya merupakan informasi palsu yang beredar di media sosial.
“Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN. Itu infonya hoaks,” katanya.
Selain Yahya, nama anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Irma Chaniago, juga sempat disebut dalam berbagai unggahan media sosial.
Namun, Irma sebelumnya juga telah membantah tuduhan tersebut.
KPK Pastikan Fitroh Tidak Mengenal Sony
Nama lain yang ikut menjadi perhatian adalah Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Fitroh secara tegas menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan dengan Sony Sonjaya.
Ia juga membantah tuduhan yang mengaitkannya dengan kepemilikan dapur atau titik pelaksanaan program MBG.
“Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo turut memberikan penjelasan.
Menurutnya, Fitroh memang tidak mengenal Sony Sonjaya.
Budi juga menjelaskan yayasan yang sempat dikaitkan dengan program MBG telah berdiri jauh sebelum program tersebut berjalan.
Karena itu, KPK menilai tidak ada dasar yang menghubungkan yayasan tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
Wamendagri Jelaskan Bentuk Koordinasi dengan BGN
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga membantah tuduhan keterlibatan dalam kasus korupsi MBG.
Ia mengakui pernah berkoordinasi dengan pimpinan BGN.
Namun, koordinasi tersebut dilakukan dalam kapasitas tugas pemerintahan.
Menurutnya, komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur,” katanya.
Bima menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki tugas membantu penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan MBG bersama pemerintah daerah dan BGN.
Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak merupakan bagian dari tugas resmi kementerian.
Dudung Abdurachman Juga Beri Klarifikasi
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman turut membantah kabar yang menyebut dirinya memiliki dapur MBG.
Menurut Dudung, dirinya hanya pernah membantu mempertemukan pihak pesantren dengan pimpinan BGN.
Saat itu, sejumlah pengurus pesantren meminta bantuan agar dapat memperoleh informasi mengenai program MBG.
Dudung mengatakan pesantren tersebut memiliki ribuan santri sehingga dinilai berpotensi menjadi penerima manfaat program.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ikut dalam proses lanjutan setelah perkenalan dilakukan.
Ia juga menyatakan tidak memiliki kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG maupun proyek yang berkaitan dengan program tersebut.
Kasus korupsi MBG sendiri masih terus berjalan. Hingga kini, proses penyidikan terhadap para tersangka terus dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang relevan berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik.