bahasakita.id — Banjir bandang yang melanda Sumatera Bagian Utara akhir November 2025 memunculkan kembali kritik mengenai hilangnya hutan alam.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbang 30 Desember 2024 yang mempertanyakan korelasi sawit dan deforestasi—“Namanya kelapa sawit ya pohon”—kini mendapat bantahan dari para ahli lingkungan.
Salah satunya datang dari Wong Ee Lynn, penulis lingkungan di National Geographic Indonesia. Ia menjelaskan bahwa hutan alam memiliki keragaman hayati yang tidak dapat disamai oleh lahan monokultur. “Perkebunan monokultur harus menggunakan herbisida, insektisida, dan pupuk sintetis dalam jumlah besar untuk meniru cara alam melindungi tanaman,” tulisnya.
Menurutnya, penggunaan bahan kimia skala besar merusak tanah secara bertahap. Tanaman penutup tanah hilang, menyebabkan erosi meningkat dan daya serap air menurun. “Air hujan tidak lagi meresap, tetapi mengalir sebagai limpasan permukaan,” ujarnya.
Sawit juga dikenal menyerap air dalam jumlah besar, sehingga tanpa struktur tanah hutan yang mampu menahan kelembaban, kebutuhan irigasi meningkat. “Hutan meningkatkan kualitas air dengan meminimalkan erosi,” tulis Lynn. Perkebunan sawit disebut tidak memberi fungsi yang sama.
Pendapat serupa disampaikan Fiona McAlpine dari The Borneo Project. Ia menilai bahwa “monokultur industri tidak ada apa-apanya dibanding harmoni ekologis hutan asli”. Keanekaragaman hayati yang hilang tidak bisa digantikan dengan menanam satu spesies secara masif.
WALHI Sumatera Utara juga melaporkan kondisi memprihatinkan di hulu ekosistem Batang Toru. Jaka Damanik, Manajer Advokasi WALHI Sumut, mengatakan kawasan itu mengalami deforestasi hingga 30 persen dalam lima tahun. “Bukan warga penyumbang terbesar. Yang membuka lahan secara masif adalah tambang, perkebunan, dan proyek energi,” kata Jaka pada November 2025.
Foto udara yang luas menunjukkan hamparan sawit mencapai 7,9 juta hektare di Sumatera. Dalam bentang seragam itu, hutan alam hanya menyisakan garis tipis yang kian terdesak.(*)