Bahasa Kita – Anggota DPR Aceh Armiyadi SP mendesak pemerintah mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Menurutnya, pemulihan infrastruktur dan sektor pertanian harus segera dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai masyarakat di berbagai daerah masih menghadapi dampak serius akibat kerusakan jalan, jembatan, irigasi, hingga lahan persawahan.
Dalam konteks tersebut, Armiyadi menyebut langkah pemulihan tidak boleh berjalan lambat karena sebagian besar warga menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
“Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi harus segera diperbaiki supaya roda ekonomi rakyat kembali bangkit,” tegas Armiyadi, Kamis (14/5/2026).
Yang jadi sorotan, hingga kini sejumlah wilayah terdampak disebut belum mendapatkan penanganan maksimal pascabencana hidrometeorologi. termasuk sarana belajar di beberapa daerah yang masih sangat perlu di perhatikan
Pemulihan Lahan Pertanian Aceh Diminta Jadi Prioritas
Armiyadi menegaskan revitalisasi lahan persawahan terdampak bencana harus menjadi fokus utama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, beberapa wilayah mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir.
Daerah yang menjadi perhatian meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.
Ia menjelaskan keterlambatan pemulihan lahan pertanian berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam praktiknya, kerusakan irigasi dan akses jalan membuat aktivitas pertanian tidak berjalan normal.
Akibatnya, distribusi hasil panen serta mobilitas warga di daerah terdampak ikut terganggu.
Pada sisi yang sama, masyarakat disebut semakin kesulitan menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari karena infrastruktur dasar belum pulih sepenuhnya.
Kerusakan Infrastruktur Dinilai Hambat Ekonomi Warga
Wakil Ketua Komisi III DPRA itu menilai kerusakan jalan dan jembatan menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani pemerintah.
Menurut Armiyadi, kondisi infrastruktur yang rusak tidak hanya menghambat akses transportasi, tetapi juga memperlambat distribusi kebutuhan masyarakat.
“Kerusakan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memperburuk distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak,” ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat ketika bencana terjadi.
Yang kerap luput diperhatikan, tahap pemulihan pascabencana justru menjadi bagian penting untuk mengembalikan kehidupan masyarakat.
Karena itu, Armiyadi menilai pemerintah harus lebih serius dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
Pembangunan Hunian Tetap Jadi Sorotan DPR Aceh
Selain infrastruktur dan pertanian, Armiyadi juga menyoroti pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
Ia menyebut masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi terbatas karena belum memiliki tempat tinggal layak.
Menurutnya, kepastian hunian menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal.
“Kepastian tempat tinggal sangat penting agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal dan membangun kembali aktivitas ekonomi mereka,” katanya.
Dalam sudut pandang ini, pemulihan pascabencana dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta memastikan kebijakan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Armiyadi berharap penanganan pascabencana di Aceh menjadi prioritas pemerintah sehingga masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian setelah bencana berlalu.
“Kita berharap kebijakan pemerintah ke depan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh, terutama dalam penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat,” pungkasnya.