Bahasa Kita – Pemerintah mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Sumatra dan daerah lain di Indonesia. Fokus utama pemulihan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar selama tiga tahun ke depan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penanganan bencana kini memasuki tahap pemulihan permanen setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik.
“Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen,” ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Dalam konteks tersebut, pemerintah mulai menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon bersama kementerian dan pemerintah daerah.
Yang jadi sorotan, total terdapat 11.512 program pemulihan yang akan dijalankan hingga 2028.
Program tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga fasilitas publik lainnya.
Rehabilitasi Sumatra Prioritaskan Jalan dan Jembatan
Pemerintah menyebut sebagian besar anggaran pemulihan akan difokuskan pada sektor infrastruktur.
Secara faktual, nilai anggaran infrastruktur mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.
Tito menjelaskan seluruh jalan nasional di wilayah terdampak saat ini sudah kembali terhubung.
Meski begitu, beberapa jembatan masih menggunakan konstruksi sementara berupa jembatan Bailey.
“Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah daerah masih mengalami kendala akses akibat longsor.
Wilayah Aceh Tengah dan beberapa kawasan terpencil disebut menjadi daerah yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Dalam praktiknya, percepatan akses transportasi menjadi bagian penting untuk mendukung distribusi bantuan dan aktivitas masyarakat pascabencana.
Anggaran Rehabilitasi Sumatra Capai Rp100 Triliun
Pemerintah telah menyetujui total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028.
Rinciannya, sebesar Rp38,9 triliun dialokasikan pada 2026.
Kemudian Rp32,9 triliun pada 2027 dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan tambahan pengumpulan dana sebesar Rp4,5 triliun hingga 2027.
Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Yang menarik, program rehabilitasi dilakukan bertahap berdasarkan skala prioritas.
Pada tahap awal, pembangunan infrastruktur dasar menjadi fokus utama pemerintah.
Dalam perkembangan selanjutnya, pemulihan akan diarahkan pada pembangunan fasilitas publik dan layanan masyarakat lainnya.
Sekolah dan Layanan Dasar Mulai Normal
Selain infrastruktur, pemerintah memastikan sejumlah layanan dasar di daerah terdampak mulai kembali normal.
Layanan pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas disebut sudah kembali berjalan.
Di sektor pendidikan, sebagian besar sekolah terdampak juga mulai kembali beroperasi.
Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Namun pada kenyataannya, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang darurat atau menumpang di sekolah lain.
“Ini sambil menunggu proses relokasi,” ujar Tito.
Secara garis besar, pemerintah menargetkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu melalui koordinasi rutin antara kementerian dan pemerintah daerah.