Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit program sebesar Rp394 triliun pada 2027. Alokasi terbesar diberikan kepada Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp325 triliun yang meningkat dibanding tahun ini.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rincian alokasi tersebut usai rapat terbatas.
Target total kredit program itu naik dari plafon sekitar Rp337 triliun pada 2026. Kenaikan ini bertujuan memperluas akses pembiayaan murah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendukung sektor prioritas nasional.
Rincian Alokasi Kredit Program 2027
Airlangga merinci komposisi target penyaluran kredit program 2027. Kredit Usaha Rakyat mendapat porsi terbesar Rp325 triliun. Angka itu naik Rp30 triliun atau sekitar 10 persen dibanding target 2026 sebesar Rp295 triliun.
Selain KUR, pemerintah mengalokasikan Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp1,4 triliun. Kredit Industri Padat Karya mendapat porsi Rp600 miliar. Kredit Program Perumahan ditetapkan Rp30 triliun dengan peluang peningkatan pada semester II 2027. Kredit Perempuan Prasejahtera juga mendapat alokasi Rp30 triliun.
Terkait dengan kredit program itu terdiri dari Kredit Usaha Rakyat Rp325 triliun, kemudian Kredit Usaha Pertanian itu Rp1,4 triliun, Kredit Padat Karya Rp600 miliar, kemudian Kredit Perumahan itu Rp30 triliun, kemudian Kredit Perempuan Sejahtera Rp30 triliun, sehingga totalnya Rp394 triliun, kata Airlangga.
Pemerintah juga membahas perluasan skema KUR. Salah satunya mencakup pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual. Penyaluran kredit kepada kelompok nelayan juga menjadi perhatian agar pemanfaatan fasilitas meningkat.
Relaksasi Khusus untuk Debitur Terdampak Gempa NTT
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menyiapkan relaksasi kredit bagi debitur terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan opsi restrukturisasi kredit hingga tiga tahun.
Suku bunga atau margin KUR di NTT ditetapkan 0 persen pada 2027. Pada 2028, margin itu naik menjadi 3 persen. Langkah ini diharapkan meringankan beban debitur yang terdampak bencana.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan kesiapan kementeriannya mendukung program tersebut. Fokus utama terletak pada perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM di pasar domestik maupun internasional.
Jadi mudah-mudahan UMKM lebih berdaya. Para pelaku usaha juga bisa berdaya, bisa berkompetisi secara sehat. Dan inilah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, ujar Dyah Roro.
Konteks Target Kredit Kerakyatan yang Lebih Luas
Penetapan plafon Rp394 triliun ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden menargetkan penyaluran kredit kerakyatan hingga Rp400 triliun pada 2027. Sasaran utama meliputi petani, nelayan, masyarakat di perdesaan, daerah terpencil, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Program ini diharapkan menjangkau puluhan juta keluarga. Pemerintah memandang pembiayaan produktif sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari tingkat bawah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Realisasi KUR hingga Oktober 2026 sudah mencapai ratusan triliun rupiah dan menjangkau jutaan rekening. Kenaikan target 2027 diharapkan mendorong serapan lebih luas dan memperkuat inklusi keuangan di daerah.
Dengan alokasi yang lebih besar dan skema yang diperluas, pemerintah berharap kredit murah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada tahun depan. Penyaluran yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan program ini.
