Seorang WNI ditangkap Ukraina di Zaporizhzhia, menurut laporan The Guardian pada Rabu (11/11/2026). Pria 49 tahun asal Jawa itu, yang diduga direkrut militer Rusia sebagai tentara bayaran, menjadi tawanan perang pertama dari Indonesia.
Layanan pemerintah Ukraina bernama I Want to Live menyampaikan keterangan tersebut. Program itu menyediakan jalur penyerahan diri yang aman bagi tentara Rusia maupun petempur asing yang ingin keluar dari medan perang.
Menurut layanan itu, kelompok tempur sang pria diserang pesawat nirawak. Ia kemudian mencapai wilayah yang dikuasai Ukraina, lalu pasukan setempat menangkapnya. Rusia sebelumnya membawa kelompok tersebut ke Zaporizhzhia untuk ikut dalam serangan militer.
Kumparan melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI belum memberikan keterangan hingga laporan itu terbit. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta juga belum menanggapi permintaan komentar mengenai dugaan perekrutan tersebut.
Pria itu berusia 49 tahun dan berasal dari Pulau Jawa. Pemerintah Ukraina belum mempublikasikan identitas lengkapnya, sehingga status dan latar belakang perekrutannya masih memerlukan pendalaman.
Lonjakan Perekrutan Warga Indonesia oleh Militer Rusia
Proyek I Want to Live mencatat 283 WNI direkrut untuk berperang bagi Rusia selama sembilan bulan pertama 2026. Kaltim Post menulis bahwa angka itu melonjak tajam dibandingkan total sepuluh orang dalam tiga tahun sebelumnya.
Kemlu RI sendiri menyatakan pada Selasa (3/11/2026) bahwa pihaknya mendalami informasi mengenai 292 WNI yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia. Kedua angka itu berasal dari sumber berbeda dan belum terverifikasi silang.
Sindikat perekrut diduga memanfaatkan media sosial dengan tawaran kerja bergaji tinggi di bidang logistik, keamanan perbatasan, dan konstruksi pertahanan. Setibanya di Rusia, para pelamar diarahkan menandatangani kontrak militer, menurut Suara.
Persoalan ini bukan yang pertama. Pada Agustus 2026, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) merilis identitas delapan WNI yang diduga bergabung dengan militer Rusia, menurut Detik. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Tolchenov, kala itu membantah perekrutan lewat kedutaan dan menyatakan siap membantu penyelidikan.
Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta turut mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran perekrutan menjadi tentara Rusia. Perwakilan Ukraina itu menyatakan siap berkoordinasi dengan Kemlu RI untuk menelusuri kronologi keberangkatan para WNI, sebagaimana ditulis InvestorTrust.
Respons Kemlu RI dan Aparat Penegak Hukum
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang pada Minggu (1/11/2026) menyatakan Indonesia telah meminta Rusia menghentikan perekrutan WNI melalui jalur diplomatik. Permintaan itu mencakup pencegahan perekrutan “melalui jalur apapun”, menurut InfoPublik.
Kemlu juga memverifikasi kabar tewasnya WNI berinisial MT (48) yang diduga bertugas bersama militer Rusia. Yvonne menjelaskan kepada ANTARA bahwa KBRI Moskow menelusuri identitas dan status yang bersangkutan.
Di dalam negeri, Bareskrim Polri menetapkan 13 tersangka kasus dugaan perdagangan orang (TPPO) pada 2 November 2026, menurut Afu.id. Perkara itu berkaitan dengan perekrutan 58 WNI untuk berangkat ke Rusia.
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung langkah Kemlu tersebut. Ia mengingatkan, “Ada risiko keselamatan, konsekuensi hukum, bahkan kemungkinan kehilangan kewarganegaraan Indonesia,” seperti dikutip Sindonews.
Perlindungan Warga Negara dan Konteks bagi Pembaca Indonesia
Zaporizhzhia terletak di tenggara Ukraina dan menjadi salah satu garis depan pertempuran. Wilayah itu terbuka sehingga menyulitkan pasukan mencari tempat berlindung dari serangan pesawat nirawak.
Jurnal Patroli News mencatat bahwa pemerintah perlu memastikan identitas dan kondisi WNI tersebut. Pemerintah juga perlu memperoleh akses kekonsuleran dan menelusuri jalur perekrutan yang membawanya ke medan perang.
Hingga artikel ini disusun, Kemlu RI belum mengonfirmasi identitas pria yang ditangkap itu. Karena itu, seluruh keterangan mengenai statusnya masih bersumber dari klaim pemerintah Ukraina.
Kasus WNI ditangkap Ukraina ini menambah daftar persoalan pelindungan warga Indonesia di luar negeri. Pemerintah masih menunggu verifikasi identitas dan akses kekonsuleran, sedangkan Rusia belum memberikan tanggapan resmi.
