Kapolri tarik dua Komjen dari KSP, yakni Syahar Diantono dan Yudi Gustawan, lewat surat telegram bertanggal 9 November 2026. Jenderal Suyudi Ario Seto menugaskan keduanya kembali ke Lemdiklat Polri di tengah penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 menjadi dasar keputusan itu. Mengutip CNN Indonesia, Komjen Syahar kini menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara itu, Komjen Yudi mengisi posisi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa di lembaga yang sama.
Kapolri Tarik Dua Komjen dari KSP lewat Telegram 9 November
Penarikan itu terjadi setelah keduanya bertugas di KSP sejak 2 Oktober 2026, menurut Harian Fajar. Artinya, masa penugasan mereka baru sekitar lima pekan. Tribunnews.com menulis bahwa Syahar sebelumnya berstatus perwira tinggi Bareskrim Polri, sedangkan Yudi berasal dari Baintelkam Polri. Beritanasional.com menambahkan, keduanya mulai bertugas di KSP seiring pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala KSP.
Dalam sumber yang ditelaah redaksi, belum ada keterangan resmi Polri yang menjelaskan alasan penarikan tersebut. Sejumlah media mengaitkan waktu penerbitan telegram dengan perkara penyadapan ilegal yang kini ditangani Bareskrim. Kaitan itu masih berupa pembacaan atas urutan peristiwa, bukan pernyataan institusi.
Redaksi memeriksa ulang penulisan nama dan nomor surat pada sejumlah laporan media. Sebagian media menulis nama Syahar dengan ejaan Syahardiantono dan nama Yudi dengan ejaan Yuda. Artikel ini mengikuti ejaan yang dimuat CNN Indonesia, Kumparan, dan Suara.com, sedangkan nomor surat konsisten di semua laporan.
Rotasi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri
Telegram yang sama juga merotasi jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Brigjen Moh Irhamni, pejabat sebelumnya, kini menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim. Posisi direktur akan terisi oleh Kombes Bismo Teguh Prakoso. Selama ini, Bismo menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, menurut CNN Indonesia.
Latar Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo
Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri sekaligus Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka pada 3 November 2026. Kompas.com melaporkan, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan itu dalam konferensi pers di Mabes Polri. Menurut Asep, para tersangka diduga menyadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan lembaga swadaya masyarakat tanpa prosedur.
Dua tersangka lain adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik kemudian menambah Irjen Slamet Uliandi, sehingga jumlah tersangka menjadi empat jenderal. Suara.com mencatat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun bagi para tersangka.
Listyo Sigit mulai menjabat Kepala KSP pada 1 Oktober 2026, bersamaan dengan pergantian Kapolri kepada Suyudi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri menangani perkara secara objektif dan transparan, menurut rangkuman peristiwa di Wikipedia bahasa Indonesia.
Rangkaian Mutasi Kapolri Suyudi sejak Oktober 2026
Telegram 9 November menjadi gelombang kesekian sejak Jenderal Suyudi Ario Seto menjabat Kapolri pada 1 Oktober 2026. Channel9.id mencatat, ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober merotasi 88 personel, termasuk 19 kapolda. Berikutnya, ST/2262/X/KEP./2026 pada 12 Oktober menggeser 12 perwira di Bareskrim dan satuan lain. Terakhir, ST/2414/X/KEP./2026 pada 29 Oktober menyentuh lima perwira, terutama di Pusdokkes dan Puskeu Polri.
Pengusutan Perkara dan Agenda di DPR
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Kabareskrim untuk mengusut perkara tersebut. Brigjen Trunoyudo menyampaikan pembentukannya pada Kamis (5/11/2026). Ia menegaskan penyelidikan dan penyidikan berlangsung mendalam dan "langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim", menurut laporan detikcom.
Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026), menurut Suara.com. Di parlemen, Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. Agendanya mencakup perkembangan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara.
Penarikan Syahar Diantono dan Yudi Gustawan dari KSP menambah daftar perubahan di tubuh Polri sejak Suyudi Ario Seto memimpin. Pengisian jabatan Dirtipidter Bareskrim, proses etik, serta rapat kerja di Komisi III DPR akan menjadi bahan pantauan berikutnya. Publik masih menunggu penjelasan resmi Polri mengenai alasan penarikan tersebut.
