DPR RI akan memproses putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November 2026. Proses resmi dimulai setelah masa reses parlemen berakhir.
JAKARTA — DPR RI akan memproses usulan penindaklanjutan atas putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan proses tersebut baru dapat berjalan setelah DPR memasuki masa sidang pascareses.
Dasco menjelaskan, hingga Senin, 9 November 2026, DPR masih menjalani masa reses. Karena itu, pembahasan mengenai putusan MA sejauh ini hanya dilakukan secara informal antarfraksi di lingkungan parlemen.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Dasar Putusan Mahkamah Agung
Putusan yang akan dibahas DPR berawal dari kasasi yang diajukan advokat Subhan terkait keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Surat tersebut merupakan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri atas nama Gibran dan pernah menjadi salah satu syarat administrasi pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan penarikan serta pemusnahan surat keterangan itu.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian amar putusan MA sebagaimana dikutip dari dokumen putusan.
Sebelumnya, gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak diterima. Ia kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan PTUN Jakarta. Subhan lalu membawa perkara tersebut ke MA melalui kasasi.
DPR Menunggu Salinan Resmi
Dasco menyatakan DPR belum menerima salinan lengkap dan resmi putusan MA. Menurutnya, kondisi tersebut membuat parlemen belum dapat memberikan penilaian mendalam atau menentukan langkah formal yang akan diambil.
“DPR masih menunggu salinan resmi dari putusan MA terkait suket ijazah Gibran,” ujar Dasco. Ia menambahkan, pembahasan lintas fraksi masih berlangsung secara informal selama masa reses.
Setelah masa sidang dibuka pada 10 November, DPR dapat memasukkan usulan tersebut ke dalam mekanisme kerja resmi. Proses itu mencakup pemeriksaan substansi putusan, pendengaran pihak terkait, serta penentuan sikap politik sesuai kewenangan DPR.
Tekanan Politik di Parlemen
Sejumlah elemen politik mendorong DPR segera mengambil sikap. Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid menilai DPR perlu menindaklanjuti putusan MK dan MA secara demokratis serta konstitusional.
“DPR perlu mempelajari putusan secara utuh, memeriksa dokumen dan proses verifikasinya, mendengarkan penjelasan pihak terkait, kemudian tentukan sikap sesuai kewenangan dan hak konstitusional yang dimiliki,” ujar Kholid.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, juga menyebut putusan MA sebagai dasar hukum tambahan. Menurutnya, putusan tersebut memperkuat urgensi pengambilan sikap politik di parlemen.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai putusan MA tidak serta-merta memengaruhi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Penasihat Hukum Presiden Rullyandi mengatakan putusan MA dikeluarkan setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 selesai dan Gibran resmi dilantik.
“Saya menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai wapres,” kata Rullyandi.
Kaitan dengan Putusan MK
Putusan MA berada dalam ranah Tata Usaha Negara, khususnya mengenai keabsahan tindakan administratif penerbitan surat keterangan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menilai permohonan terkait status Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam sidang pada 6 Oktober 2026, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Namun, putusan MK itu tidak menghasilkan diskualifikasi terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Perbedaan substansi kedua putusan itu kini menjadi bahan kajian DPR. Parlemen perlu memilah kewenangan konstitusionalnya sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut atau mekanisme politik lainnya.
Kemendikdasmen Belum Bertindak
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum memproses putusan MA hingga Jumat, 6 November 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan belum ada proses hukum lanjutan terkait perintah penarikan dan pemusnahan surat keterangan.
“Belum ada proses hukum lebih lanjut,” ujar Abdul Mu’ti saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat, 6 November 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penindaklanjutan putusan MA masih berada pada tahap awal. DPR, Kemendikdasmen, dan pihak-pihak terkait perlu memastikan langkah berikutnya berjalan sesuai prosedur hukum serta tidak menciptakan ketidakpastian baru.
Proses resmi DPR pada 10 November 2026 akan menjadi penentu arah penanganan perkara ini. Hasil pembahasan tersebut diperkirakan menentukan apakah parlemen akan melakukan kajian lanjutan, memanggil pihak terkait, atau mengambil sikap politik yang lebih tegas.
