Wakil Ketua DPR Dasco mengungkapkan, Prabowo dan 10 eks Kapolri menyinggung penyadapan ilegal saat bertemu di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026). Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026), saat Bareskrim Polri menangani kasus dengan empat jenderal tersangka.
Pertemuan itu berlangsung pada Minggu sore di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto. Sekretariat Presiden mencatat bahwa kepala negara menyalami para tamu satu per satu sebelum menyampaikan sambutan.
Dasco Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri
Dasco memulai penjelasannya dengan menyebut acara tersebut semula berupa silaturahmi. Menurut dia, Presiden lalu memaparkan gagasan untuk memajukan Indonesia dan menggerakkan roda perekonomian. Prabowo juga meminta dukungan para mantan Kapolri bagi pemerintahannya ke depan, menurut Tribunnews.
Terkait penyadapan, Dasco mengaku mendengar “ada sedikit pembahasan soal itu” dalam pertemuan tersebut, menurut Republika. Ia menyebut perkara itu kini berada di tangan aparat penegak hukum. Meski begitu, Dasco mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Presiden memberi perhatian khusus pada isu tersebut.
Pertemuan itu, menurut Dasco, tidak membahas penyadapan secara khusus. Unggahan resmi Instagram Sekretariat Kabinet pada Senin (9/11/2026) menyebut Presiden dan para tamu bertukar pandangan. Isu yang mereka bahas, dalam laporan detikNews, terutama menyangkut internal institusi kepolisian.
Daftar 10 Eks Kapolri yang Hadir di Hambalang
Antara mencatat, sepuluh mantan Kapolri yang hadir menjabat pada rentang 1998 hingga 2019. Mereka adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Rusdihardjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, dan Bambang Hendarso Danuri. Hadir pula Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian.
Tito, yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, memimpin Polri pada 2016 hingga 2019. Adapun Jenderal Pol (Purn) Idham Azis, Kapolri periode 2019–2021, tidak masuk dalam daftar yang hadir, menurut Okezone.
Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mendampingi. IDN Times melaporkan, Sjafrie dan Suyudi memperkenalkan para tamu kepada Presiden saat bersalaman.
Kasus Penyadapan Ilegal Kini Memiliki Empat Tersangka
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Dua perwira tinggi lain, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, ikut berstatus tersangka.
Perkara itu mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti, menurut NU Online. Prabowo kemudian mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan menunjuk Letjen Aryo Windutomo sebagai pengganti.
Pada Kamis (5/11/2026), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto mengumumkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Penyidik menyebut Slamet berperan memberi izin penyadapan dan menyetujui penghapusan hasil sadapan. Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, menahan tiga tersangka lain, sedangkan Slamet belum menjalani penahanan karena alasan kesehatan, menurut JPNN.
Polri juga membawa keempat tersangka ke sidang etik pada Jumat (6/11/2026). Proses pidana dan etik masih berjalan, dan para tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.
DPR Minta Komisi III Pantau Perkara Secara Berkala
Dasco lebih dulu menyerahkan penanganan perkara itu kepada Polri pada Jumat (6/11/2026). Ia meminta Komisi III DPR “melakukan pemantauan secara berkala”, dalam laporan Okezone. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, berdasarkan pemberitaan Harianjogja.com, meyakini Kapolri Suyudi Ario Seto akan mengusut kasus itu hingga tuntas.
Di sisi lain, Habiburokhman mengaku kecewa apabila Komisi III turut menjadi sasaran penyadapan, menurut RMOL. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Presiden mengkaji pencabutan Bintang Mahaputera Adipurna milik Listyo Sigit.
Secara ringkas, Dasco menyampaikan pada Senin (9/11/2026) bahwa penyadapan ilegal hanya menjadi salah satu bagian pembahasan di Hambalang. Pertemuan itu juga memuat paparan Presiden tentang visi pemerintahan dan permintaan dukungan kepada para mantan Kapolri. Penanganan hukum tetap berjalan di Bareskrim Polri dengan pemantauan Komisi III DPR. Rincian lanjutan masih menunggu keterangan resmi dari Istana dan kepolisian.
