bahasakita.id – Harapan jutaan pekerja terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menguat. Namun di balik ramainya perbincangan publik, pemerintah masih memilih bersikap hati-hati dan belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kelanjutan program tersebut.
Belum Masuk Agenda Kebijakan Negara
Hingga awal 2026, tidak ditemukan satu pun regulasi atau pengumuman pemerintah yang memastikan BSU kembali digulirkan. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, program ini tidak bersifat rutin tahunan, melainkan bergantung pada kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan intervensi fiskal.
Pernyataan Menaker Yassierli pada Oktober 2025 memperkuat sikap tersebut. “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni dan bulan Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” ujarnya.
Analisis: BSU Bukan Program Wajib
Penelusuran menunjukkan, BSU selama ini berfungsi sebagai alat penahan guncangan ekonomi, terutama saat inflasi dan daya beli buruh melemah. Tanpa tekanan ekonomi signifikan atau keputusan politik anggaran, BSU 2026 berpotensi tidak dilanjutkan.
Syarat Lama, Tapi Belum Berlaku
Meski beredar daftar kriteria penerima, pemerintah menegaskan syarat tersebut belum berlaku untuk 2026. Jika dibuka, kemungkinan besar tetap mencakup:
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
- Upah di bawah ambang batas
- Bukan PNS, TNI, atau Polri
- Isu Pospay dan Potensi Disinformasi
Kabar pencairan BSU 2026 melalui Pospay juga belum memiliki landasan resmi. Pemerintah kembali menegaskan, tidak ada pendaftaran mandiri dan tidak ada biaya apa pun dalam program BSU.
Di tengah ketidakpastian, pekerja diminta tetap rasional, menjaga keaktifan BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak mudah percaya informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi negara.