Bahasa Kita – Pemerintah mulai menjalankan ribuan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Program tersebut ditargetkan berjalan selama tiga tahun hingga 2028.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tahapan penanganan kini memasuki proses pemulihan permanen setelah masa tanggap darurat dan transisi selesai dilakukan.
Menurutnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kunci utama percepatan pemulihan daerah terdampak.
“Kuncinya ada pada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga,” ujar Tito.
Yang kerap luput diperhatikan, pemerintah telah mengerjakan proses pemulihan sejak 24 Januari 2026 melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Dalam praktiknya, layanan dasar masyarakat menjadi prioritas utama agar aktivitas publik kembali berjalan normal.
Rehabilitasi Sumatra Kerjakan 11.512 Program
Pemerintah mencatat terdapat 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi yang akan dijalankan dalam kurun waktu tiga tahun.
Program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sungai, sekolah, hingga fasilitas publik lainnya.
Yang menarik, seluruh program dibagi berdasarkan skala prioritas pembangunan.
Fokus utama pada 2026 diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur dasar di daerah terdampak.
Di sisi lain, sejumlah layanan penting seperti listrik, internet, rumah sakit, BBM, hingga pemerintahan daerah disebut sudah kembali normal.
Namun pada kenyataannya, beberapa wilayah masih mengalami kendala akses akibat longsor.
Aceh Tengah dan kawasan terpencil lainnya menjadi daerah yang masih membutuhkan perhatian tambahan.
“Masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor,” kata Tito.
Anggaran Rehabilitasi Sumatra Disiapkan Bertahap
Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028.
Rinciannya, Rp38,9 triliun dialokasikan pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembangunan sektor infrastruktur.
Secara faktual, nilai anggaran infrastruktur mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan tambahan dana sebesar Rp4,5 triliun hingga 2027.
Dana tambahan tersebut diproyeksikan untuk mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam konteks tersebut, koordinasi antarlembaga disebut menjadi faktor penting agar seluruh proyek berjalan sesuai target.
Sekolah Terdampak Mulai Jalankan Pembelajaran
Pemulihan juga dilakukan pada sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana.
Pemerintah mencatat sebanyak 4.922 sekolah terdampak dalam proses penanganan rehabilitasi.
Sebagian besar sekolah saat ini sudah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Meski begitu, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang belajar darurat.
Ada pula sekolah yang sementara menumpang di bangunan sekolah lain sambil menunggu proses relokasi.
“Namun, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang darurat maupun menumpang di sekolah lain,” jelas Tito.
Secara garis besar, pemerintah memastikan koordinasi pemulihan akan terus dilakukan secara berkala agar seluruh program rehabilitasi Sumatra dan daerah terdampak lainnya berjalan tepat waktu.