6.000 pegawai Kementerian PU terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data PPATK. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar Kementerian PU memperketat pengawasan dan memperkuat penegakan disiplin internal.
6.000 pegawai Kementerian PU menjadi perhatian setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap adanya indikasi transaksi judi online berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dody menyampaikan temuan tersebut saat menjelaskan langkah pembenahan yang sedang dilakukan di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, data dari PPATK menjadi salah satu dasar untuk memperketat pengawasan sekaligus merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU.
Secara keseluruhan, Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, sekitar 15 persen pegawai tercatat dalam data yang menunjukkan indikasi keterkaitan dengan transaksi judi online.
Data PPATK Jadi Dasar Evaluasi Disiplin ASN Kementerian PU
Dody menegaskan informasi tersebut berasal dari PPATK, bukan hasil pendataan internal kementerian. Menurutnya, judi online merupakan tindak pidana sehingga temuan tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Meski begitu, ia belum memerinci nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai tersebut. Selain itu, belum ada penjelasan mengenai jumlah pegawai yang telah dikenai sanksi disiplin atau diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Dalam praktiknya, data transaksi dari PPATK belum dapat langsung dimaknai sebagai bukti tindak pidana. Informasi tersebut masih memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan pemilik rekening, pola transaksi, serta kemungkinan keterkaitannya dengan situs atau bandar judi online.
Di sisi lain, Dody juga menyoroti dugaan manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 4.000 pegawai. Menurutnya, praktik tersebut baru terungkap setelah sistem absensi diperbaiki dan mekanisme pengawasan diperketat.
Ia menilai pelanggaran disiplin di lingkungan kementerian telah berlangsung cukup lama. Bahkan, hubungan pertemanan antarkelompok pegawai disebut membuat proses pemeriksaan sebelumnya tidak berjalan optimal sehingga dugaan pelanggaran sulit berlanjut ke tahap penindakan.
Hingga kini, Dody belum menjelaskan metode yang digunakan dalam manipulasi absensi maupun apakah ribuan pegawai tersebut melakukan pelanggaran pada waktu yang sama atau berasal dari hasil pemeriksaan dalam periode tertentu.