Bahasa Kita – Kebijakan pajak tanpa KTP di Jawa Barat belum berjalan sesuai ketentuan di lapangan. Warga yang mencoba memanfaatkan aturan baru justru masih diminta memenuhi syarat lama, termasuk menunjukkan KTP pemilik pertama kendaraan.
Situasi ini muncul setelah diberlakukannya surat edaran yang mengizinkan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik awal. Namun pada praktiknya, pengalaman warga menunjukkan adanya perbedaan antara aturan tertulis dan pelayanan yang diberikan petugas.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kebijakan pajak tanpa KTP belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pengalaman Warga Saat Mengurus Pajak
Seorang warga mengaku mengalami kendala saat hendak membayar pajak kendaraan di Samsat Soekarno Hatta, Kota Bandung. Ia datang dengan membawa STNK asli dan KTP miliknya sebagai pihak yang menguasai kendaraan.
Namun, petugas tidak langsung memproses permohonan tersebut. Ia justru diarahkan ke loket lain untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Setelah itu, petugas menyampaikan bahwa STNK yang diajukan akan diberi tanda khusus. Penjelasan ini disertai syarat tambahan yang tidak sesuai dengan isi kebijakan terbaru.
“Ternyata gak bisa guys, walau pun bisa cuma satu kali. Kalau sekarang ambil STNK tanpa KTP, tahun depan saya wajib buat balik nama motor,”
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa warga masih menghadapi ketidakpastian dalam memahami aturan yang berlaku.
Perbedaan Informasi di Loket Pelayanan
Di lapangan, informasi yang diterima warga tidak seragam. Satu petugas memberikan arahan awal, sementara petugas lain menyampaikan ketentuan berbeda.
Perbedaan ini menciptakan kebingungan, terutama bagi warga yang datang dengan asumsi aturan baru sudah sepenuhnya diterapkan.
Dalam praktiknya, warga tetap harus mengikuti prosedur lama meskipun secara administratif kebijakan telah diperbarui.
Isi Kebijakan yang Seharusnya Berlaku
Surat edaran Nomor 47/KU.03.02/Bapenda menjelaskan bahwa masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama saat membayar pajak kendaraan tahunan.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak 6 April 2026. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
Dalam aturan tersebut, cukup dengan STNK asli dan KTP pihak yang menguasai kendaraan, proses pembayaran seharusnya dapat dilakukan.
Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
Tujuan yang Belum Tercapai di Lapangan
Kebijakan ini dirancang untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan penyederhanaan syarat, hambatan administratif diharapkan berkurang.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Warga masih dihadapkan pada persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam aturan.
Hal ini menunjukkan adanya celah antara kebijakan dan pelaksanaan di tingkat pelayanan.
Respons Pemerintah Terhadap Ketidaksesuaian
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno Hatta.
Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya petugas yang tidak menjalankan surat edaran dengan baik.
Selain itu, inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Pemeriksaan ini bertujuan mengungkap penyebab kebijakan belum berjalan efektif di lapangan, termasuk kemungkinan adanya miskomunikasi atau kendala teknis.