Bahasa Kita – Kesenjangan data kesehatan jiwa di Indonesia menjadi sorotan dalam peluncuran Program One Map for Mental Health Atlas (OMMHA) tingkat nasional. Pemerintah menilai keterbatasan evidence base masih menghambat penguatan kebijakan berbasis kesehatan masyarakat.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengungkapkan bahwa ketersediaan data kesehatan jiwa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan bidang penyakit menular. Dalam konteks tersebut, perbedaan ini menjadi titik krusial dalam pengembangan kebijakan publik.
Menurutnya, pada penyakit menular, data berbasis penelitian dalam negeri relatif melimpah. Namun pada kesehatan jiwa, khususnya dalam perspektif kesehatan masyarakat, ketersediaannya masih sangat terbatas.
“Pada penyakit menular, ketersediaan evidence based dari dalam negeri relatif banyak. Sementara itu, pada bidang kesehatan jiwa, terutama dalam perspektif public health, ketersediaan data dan penelitian masih sangat terbatas,” ujarnya dalam forum nasional tersebut.
Kesenjangan Evidence Base dalam Kesehatan Masyarakat
Dalam praktiknya, keterbatasan data kesehatan jiwa berdampak langsung pada kualitas perencanaan program. Tanpa basis data yang kuat, intervensi yang dirancang berisiko tidak tepat sasaran.
Imran menegaskan, kondisi ini mendorong perlunya program penelitian khusus yang memiliki standar kualitas tinggi. Program tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan global sekaligus memperkuat fondasi kebijakan nasional.
Di sisi lain, Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wahyu Pudji Nugraheni, menyoroti kompleksitas tantangan kesehatan jiwa di Indonesia.
Ia menyebut, kesenjangan layanan masih terjadi di berbagai daerah. Selain itu, sistem informasi kesehatan jiwa belum terintegrasi secara optimal.
“Antara lain adanya keterbatasan, kesenjangan layanan, serta sistem informasi layanan kesehatan jiwa yang belum terintegrasi,” kata dia.
Data Terbatas dan Dampaknya pada Layanan
Kondisi minimnya data kesehatan jiwa tidak hanya berdampak pada kebijakan, tetapi juga pada layanan di lapangan. Tanpa data yang memadai, pemetaan kebutuhan masyarakat menjadi tidak komprehensif.
Dalam kerangka itu, Program OMMHA hadir untuk menjawab kebutuhan integrasi data. Program ini diharapkan mampu memetakan layanan kesehatan jiwa secara lebih menyeluruh di Indonesia.
Sementara itu, Research Advisor OMMHA dari University of Sydney, Hans Pols, menekankan pentingnya pendekatan berbasis pengalaman langsung dalam penelitian.
“Menurut saya kelompok ini dapat membantu mengidentifikasi sumber daya dan layanan yang mungkin tidak terlihat,” ujarnya.
Peran Pengalaman Langsung dalam Penguatan Data
Pendekatan ini dinilai penting karena data formal kerap tidak menangkap realitas di lapangan. Orang dengan pengalaman langsung dinilai mampu mengungkap celah layanan yang selama ini luput dari perhatian.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, menegaskan bahwa kelompok dengan disabilitas mental psikososial harus dilibatkan sejak awal dalam penelitian.
Menurutnya, mereka merupakan kelompok rentan yang memiliki hak hukum yang telah dijamin undang-undang. Oleh karena itu, keterlibatan mereka tidak dapat diabaikan dalam proses riset.
“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mental dapat dilibatkan secara bermakna dalam proses penelitian ini,” kata dia.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pengalaman mereka menjadi elemen penting dalam memastikan hasil penelitian benar-benar mencerminkan kebutuhan riil.