Bahasa Kita – Kritik Jusuf Kalla terkait potensi “chaos” pada Juli–Agustus 2026 menuai respons keras dari internal Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai pernyataan tersebut tidak lagi sekadar analisis, melainkan mengarah pada indikasi adanya skenario yang berpotensi memicu kegaduhan publik.
Pernyataan JK sebelumnya memprediksi adanya kondisi tidak stabil di tengah situasi global yang bergejolak. Namun, di sisi lain, narasi itu justru memunculkan kekhawatiran baru di ruang publik, terutama karena menyebutkan waktu secara spesifik.
Penilaian Golkar atas Narasi Chaos
Idrus Marham menilai, penyebutan waktu yang rinci dalam pernyataan tersebut bukan hal yang lazim dalam analisis politik. Ia menegaskan bahwa narasi seperti itu berpotensi menimbulkan persepsi adanya agenda tertentu.
“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan kapan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” ujar Idrus dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Dalam sudut pandangnya, pernyataan dengan tingkat kepastian tinggi dapat memengaruhi psikologi publik. Masyarakat, menurutnya, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mulai menyesuaikan perilaku berdasarkan kekhawatiran yang muncul.
Dampak Psikologis terhadap Perilaku Publik
Idrus menilai narasi tersebut berpotensi menciptakan efek berantai. Ketika masyarakat bersikap antisipatif terhadap potensi krisis, kondisi yang dikhawatirkan justru bisa semakin mendekati kenyataan.
“Ketika narasi seperti itu beredar luas, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai menyesuaikan perilaku secara antisipatif,” kata dia.
Artinya, menurut Idrus, penyebaran narasi yang tidak terukur dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi.
Konteks Kebijakan dan Stabilitas Nasional
Di sisi lain, Idrus menyoroti kondisi ekonomi nasional yang saat ini dinilai masih terjaga. Ia menyebut pemerintah sedang berupaya mempertahankan daya beli masyarakat, termasuk dengan menahan kenaikan harga BBM di tengah tren global.
Menurutnya, kemunculan narasi ketidakstabilan pada saat upaya tersebut berlangsung dapat menimbulkan kontradiksi di ruang publik. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
“Di saat pemerintah sedang mati-matian mempertahankan harga BBM agar tidak membebani rakyat, beliau justru seperti mendorong narasi yang tidak stabil,” ujarnya.
Lebih jauh, Idrus mencurigai adanya kepentingan tertentu di balik pernyataan tersebut. Ia menyebut kemungkinan adanya pihak yang menggunakan isu tersebut sebagai instrumen tekanan terhadap pemerintah.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas, terutama pada fase pemerintahan yang masih dalam tahap konsolidasi. Menurutnya, narasi yang berpotensi memicu ketegangan publik perlu disikapi secara hati-hati.
Pantauan di media sosial menunjukkan kata kunci terkait prediksi tersebut sempat menjadi perbincangan luas. Respons masyarakat pun terbelah, antara yang menganggapnya sebagai peringatan dan yang melihatnya sebagai pemicu keresahan.