bahasakita.id — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa utang KUR petani Aceh akan dihapus atau direlaksasi setelah bencana dinyatakan force majeure menandai langkah strategis negara dalam melindungi basis produksi pangan. Hal itu disampaikan saat ia meninjau Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Minggu (7/12/2025).
“Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian,” kata Prabowo.
Pemulihan Lahan Sebagai Fondasi Ekonomi Lokal
Janji pemerintah mengganti kerusakan sawah dan irigasi menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem pertanian dipandang sebagai kunci stabilitas ekonomi. Prabowo menegaskan bantuan pangan akan dikirim hingga proses perbaikan selesai. Komitmen ini merefleksikan pandangan bahwa pangan tidak hanya pasokan, tetapi juga ketenangan sosial.
Arsitektur Pemulihan: Satgas Infrastruktur
Penunjukan KSAD sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur menegaskan bahwa pemerintah memilih pendekatan terpadu. Zeni TNI menjadi tulang punggung rekonstruksi jembatan dan jalur logistik yang menentukan kecepatan pemulihan ekonomi warga.
Prabowo menyebut semua unsur bergerak serempak: TNI, Polri, pemerintah daerah, dan warga lokal. Pada titik ini, kebijakan force majeure menjadi instrumen untuk memutus beban struktural petani selama masa krisis.
Menutup agenda, ia menegaskan bahwa mandat pemimpin adalah menyelesaikan kesulitan rakyat, terlebih pada awal masa pemerintahan. ***